Pokok permasalahan, kerangka dasar teoritik, hipotesa

D. POKOK PERMASALAHAN

Dari uraian diatas, maka perumusan masalah yang bisa dikemukakan di sini adalah: Bagaimana strategi Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dalam mengembangkan ekspor bagi komoditi non migas potensial yang ada di propinsi ini agar bisa bersaing di pasaran global ?

E. KERANGKA DASAR TEORITIK

Untuk menggambarkan strategi politik luar negeri Indonesia dalam upaya pengembangan ekspor komoditi non migas, terutama di propinsi Kalimantan Selatan selama ini, akan digunakan Teori Keunggulan Kompetitif, Konsep Politik Luar Negeri dan Konsep Strategi Pengembangan Kawasan Stratejik atau Andalan. Ketiga kerangka pemikiran ini diharapkan dapat mengambarkan dan menjelaskan mengenai pengembangan ekspor komoditi non migas di propinsi ini.

 

1. Konsep Politik Luar Negeri.

Quincy Wright dalam buku The Studi of International Relations menyatakan bahwa Hubungan Internasional berlangsung antara “…Varied types of groups – nation states, governments, people, regions, alliences, confederations, international organizations, even industrial organizations, cultural organizations, religious organizations (… berbagai jenis kelompok – negara bangsa, pemerintah, rakyat, wilayah, persekutuan, konfederasi/ persyarikatan, organisasi internasional, termasuk didalamnya adalah organisasi industri/ perdagangan, organisasi budaya, organisasi agama). Adapun bidang kajian Hubungan Internasional antara lain : Hukum Internasional, Sejarah Internasional, Ilmu Kemiliteran, Politik Internasional, Organisasi Internasional, Perdagangan Internasional, serta Proses dan Pelaksanaan Politik Luar Negeri. Politik Luar Negeri yang merupakan salah satu bagian dari Hubungan Internasional berisi serangkaian proses pengambilan keputusan dan proses/ prosedur resmi yang harus dijalankan suatu negara berdaulat untuk berhubungan dengan negara asing/ lembaga internasional[1].

Politik Luar Negeri sebagaimana didefinisikan oleh Jack C. Plano dan Roy Olton adalah[2] :

“strategi atau rencana tindakan yang dibentuk oleh pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional lainnya, dan dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional khusus yang dituangkan dalam istilah kepentingan nasional.”

 

Politik luar negeri yang spesifik dilaksanakan oleh sebuah negara sebagai sebuah inisiatif atau sebagai reaksi terhadap inisiatif yang dilaksanakan oleh negara lain. Politik luar negeri mencakup proses dinamis dari penerapan pemaknaan kepentingan nasional yang relatif tetap terhadap faktor situasional yang sangat fluktuatif di lingkungan internasional dengan maksud untuk mengembangkan suatu cara tindakan yang diikuti oleh upaya untuk mencapai pelaksanaan diplomasi sesuai dengan panduan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Langkah utama dalam proses pembuatan kebijaksanaan politik luar negeri mencakup : (1) menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran yang spesifik; (2) menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijaksanaan luar negeri; (3) menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki; (4) mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi  variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (5) melaksanakan tindakan yang diperlukan; (6) secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki. Namun proses demikian jarang berlangsung secara logis, seringkali beberapa langkah dalam proses tersebut berlangsung kembali pada saat kondisi berubah atau berlangsung surut seperti pada masa sebelumnya. Oleh karena situasi internasional selalu berubah-ubah, maka proses pembuatan kebijakan luar negeri selalu berlangsung terus[3].

Struktur sistem internasional merupakan suatu situasi atau kondisi yang mempengaruhi orientasi negara. Pada sistem hirarkis ketaklukan dan ketergantungan merupakan orientasi utama; pada sistem kutub negara yang mencari keselamatan melalui isolasi atau nonblok biasanya gagal. Mereka menjadi negara yang oleh pimpinan blok, dalam beberapa hal, dibinasakan dan dimasukkan ke dalam wilayah para pemimpin blok atau persekutuan. Misalnya, pada struktur kutub sistem Yunani, para sekutu Athena dan Sparta yang lebih kecil hanya mempunyai sedikit alternatif dalam orientasi politik  luar negeri mereka. Mereka harus menjadi sekutu setia dan membayar upeti, pajak dan angkatan bersenjata atau menghadapi pendudukan oleh para pemimpin blok. Pada umumnya kita dapat berkesimpulan bahwa orientasi dari kebanyakan negera dalam satu blok, multiblok, atau sistem hirarki ditentukan oleh kepentingan negara-negara yang lebih unggul[4].

Politik luar negeri memiliki peran utama dalam proses pembuatan keputusan nasional pada kebanyakan negara di dunia. Secara umum, negara yang lebih besar mencurahkan upaya dan sumber daya yang lebih besar untuk mengembangkan serta menyelenggarakan politik luar negeri dibanding dengan negara menengah atau negara kecil. Meski kerap politik luar negeri diartikan sebagai kegiatan yang mencakup seluruh program luar negeri suatu negara, namun terminologi “politik luar negeri”  dapat diterapkan secara lebih tepat untuk menggambarkan  suatu situasi tunggal serta tindakan suatu negara dalam menjangkau tujuan nasional yang terbatas. Oleh karena itu, negara harus menjalankan serangkai kebijaksanaan, mengidentifikasi sekian banyak sasaran, merencanakan berbagai bentuk strategi, mengevaluasi berbagai bentuk kapabilitas yang beragam, serta memprakarsai dan mengevaluasi berbagai keputusan dan tindakan yang spesifik. Politik luar negeri Republik Indonesia dijalankan atas dasar politik bebas dan aktif. Politik bebas diartikan, bahwa dalam pertentangan antara blok-blok di dunia yang berbeda ideologinya, Indonesia tidak memihak blok manapun. Politik aktif dimaksudkan untuk melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Politik luar negeri dijalankan atas dasar persahabatan dan kerjasama dengan segala negara serta saling menghargai dan menghormati pada kedudukan yang sederajad, tanpa menghiraukan struktur negara itu ke dalam[5].

Dengan demikian koordinasi harus dipelihara di antara berbagai kebijaksanaan nasional sehingga seluruh rencana dan tindakan dapat berlangsung dalam kerangka panduan kepentingan nasional yang luas Berdasarkan uraian diatas, jelas bahwa kekuasaan dan proses pengambilan keputusan yang menyangkut politik luar negeri berada di tangan pemerintah pusat, khususnya di bawah koordinasi Kantor Kementrian Luar Negeri / Departemen Luar Negeri. Salah satu tugas dari Kementrian Luar Negeri Indonesia adalah melakukan pembukaan dan menjalin hubungan diplomatik pemerintah pusat Indonesia dengan pemerintah pusat negara lain. Dalam bahasa diplomatik disebut sebagai hubungan yang bersifat Government to Government ( G To G).

Ratifikasi kesepakatan GATT Putaran Uruguay serta Deklarasi Bogor dalam rangka APEC, CEPT (Common Effective Preferential Tariff) dalam AFTA (ASEAN Free Trade Area) dan kesepakatan regional lain telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dalam semangat untuk menciptakan perdagangan internasional dan regional yang lebih bebas. Kondisi ekonomi dunia yang lebih terbuka dan bebas, di samping membuka peluang usaha dan ekspor yang lebih luas, juga mengisyaratkan bahwa persaingan di pasar domestik maupun di pasar dunia semakin meningkat. Dalam kondisi seperti ini, tidak ada jalan lain bagi Indonesia kecuali terus melakukan upaya peningkatan daya saing melalui peningkatan efisiensi dalam berbagai kegiatan.[6].

Disamping itu, dari sisi kedaulatan pemerintah pusat – melalui UU Nomor 22 dan 25/ 1999 telah memberikan jalan dan wewenang kepada pemerintah daerah untuk menindak-lanjuti pembukaan hubungan diplomatik yang telah dijalin dengan pihak luar negeri; dengan kegiatan-kegiatan kerjasama keuangan, kebudayaan, perekonomian dan lain-lain. Dengan catatan, pemerintah daerah hanya boleh melakukan kerjasama dengan negara yang secara resmi telah melakukan hubungan diplomatik dengan pemerintah pusat Indonesia[7]. Kewenangan daerah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, serta agama[8].

Selanjutnya dikemukakan pula, bahwa dalam konteks Otonomi Daerah ini telah muncul semangat kedaerahan yang tinggi, hingga tekanan untuk memanfaatkan sumberdaya daerah sangat besar. Sikap yang emosional-regional sekarang lebih mengemuka karena didasari semangat untuk memajukan daerahnya yang terkadang lebih berorientasi jangka pendek. Sehingga pemberlakuan Undang-undang Otonomi Daerah dan Undang-undang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah mulai 1 Januari 2001, menuntut berbagai penyesuaian dan koordinasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat untuk menyikapi perkembangan tersebut. Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan bagi Pemerintah Daerah, antara lain adalah: kesadaran peningkatan daya saing, adanya political will, pengembangan sumberdaya manusia, pembenahan institusi antara lain melalui pencabutan Perda/aturan yang menurunkan daya saing, penerapan kebijakan yang kondusif bagi dunia usaha, jika perlu koordinasi dengan daerah lain, serta good public and corporate governance. Kemampuan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam mengakselerasikan kebijakan ekonominya seperti yang dituntut oleh mekanisme pasar bebas, akan menjadi salah satu kunci keberhasilan peningkatan pendapatan bagi pembangunan.

Pemerintah daerah Kalimantan Selatan dalam hal ini telah menindak lanjuti pembukaan hubungan diplomatik di Kawasan Terpadu yang sudah terjalin antara pemerintah pusat Indonesia dengan negara lain, yang antara lain ditandai dengan disepakatinya beberapa MOU antara Pemerintah Kalimantan Selatan dengan pihak luar negeri seperti[9]:

 

a.       PT.Samaju Eka Pratama dengan H.Glahr & Co GmbH (27 Oktober 2000).

Tentang : Pengembangan Pelabuhan Perkapalan, khususnya Kapal Ikan dan Kapal yang Mendukung Kegiatan Perbatubaraan.

b.      DSD DILLINGER STAHBAU GmbH dengan Bupati KDH Tkt. II Kota Baru (23 Oktober 2001).

Tentang : Pembangunan Konstruksi Jembatan antara Batulicin dan Pulau Laut Sepanjang 3000 meter.

c.       PT.Samaju Eka Pratama (SEP) dengan Deutch Montan Technologie (DMT) (25 Oktober 2000).

Tentang : Pengelolaan Batubara Secara Terpadu dengan Inti Pemberdayaan Masyarakat Setempat khususnya dan Masyarakat Kalimantan Selatan umumnya.

d.      PT. Anjungan Semen Kelumpang Hulu dengan PT. Bilfinger + Berger Indonesia (24 Oktober 2000).

Tentang : Pembangunan Pabrik Semen di kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru.

e.       PT. Marga Buana Bumi Mulia (MBBM) dengan Konsorsium Perusahaan Dari Belanda, Prancis, Swedia, Amerika Serikat, dan Singapura.

Tentang : Pembangunan Pabrik Pulp di Kabupaten Kotabaru.

f.       PT. Navatani Persada dan PT.Basirih Industrial Corp. dengan Patin Group (24 Oktober 2000).

Tentang : Kegiatan Ekspor/impor plywood dan Kayu Olahan Lainnya dari Banjarmasin.

Dan apabila melihat para pelaku Hubungan Internasional yang tidak hanya pemerintah pusat tetapi bisa juga dilakukan oleh Lembagan Non Pemerintah/ NGO, perusahaan multi nasional, gerakan perjuangan kemerdekaan, individu, dan lain-lain. Maka dengan diberlakukannya UU mengenai Otonomi Daerah, sesungguhnya pemerintah daerah (local government), baik di tingkat I maupun II, dalam hal ini merupakan pelaku Hubungan Internasional[10].

 

2. Konsep Strategi Pengembangan Kawasan Stratejik atau Andalan.

Kawasan Pengembangan Strategis adalah kawasan pengembangan yang mempunyai sumber daya yang produktif untuk dikembangkan baik tingkat regional maupun nasional, posisi strategis dan mempunyai implikasi terhadap pengembangan regional dan nasional. Kawasan dalam konsep ini adalah ruang yang mempunyai entitas geografi yang terintegrasi dan faktor terkait, di mana batasan sistem tersebut tidak ditentukan oleh basis administrasi dan dapat dibagi menjadi beberapa fungsi daerah itu. Kawasan Pengembangan Strategis juga meliputi area pertumbuhan dan perbatasan potensial yang memiliki akselerasi pertumbuhan yang berbeda sehingga dapat dikembangkan secara efektif[11].

Metode dalam menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis menggunakan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional ( RTRWN) sebagai referensi utama, termasuk tantangan pengembangan nasional, isu pengembangan (development) dan mekanisme pasar. Hal tersebut dapat dilihat melalui penjelasan berikut [12]:

a.       Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah 47/1997 , merupakan acuan utama dalam menentukan Kawasan Pengembangan Strategis.

i.        RTRWN telah memilih 108 daerah prioritas diseluruh Indonesia ( 52 diantaranya berlokasi di bagian timur). Daerah tersebut dibentuk sebagai pusat pertumbuhan.

ii.        14 daerah dipilih sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) berdasarkan daerah prioritas dan dianggap sebagai model pembangunan ekonomi regional utama untuk pusat pertumbuhan di Indonesia bagian timur.

b.      Dengan memperhatikan tantangan pengembangan nasional, penentuan Kawasan Pengembangan Strategis turut dimasukkan dalam tern globalisasi, kerjasama antar kawasan, implementasi otonomi daerah, pengembangan daerah perbatasan, dan berbagai macam kepentingan dalam pengelolaan sumber daya alam dan pembangunan yang berkelanjutan.

c.       Memperhatikan perbedaan tingkat pengembangan kawasan baik dalam pengaturan maupun pengembangan sumber daya alam tiap daerah.

d.      Mekanisme pasar turut menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis, di mana hal ini dapat merupakan instrumen kebijakan dalam mengarahkan investasi daerah dalam mendukung pengembangan kawasan.

Berdasarkan penjelasan diatas, beberapa faktor penting dalam menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis adalah posisi geografis, sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan keterkaitan inter-regional[13].

a.       Lokasi Geografi.

Kriteria ini merupakan pendekatan atau orientasi terhadap lokasi Kawasan Pengembangan Strategis dalam lokasi pusat pasar domestik maupun internasional. Demikian halnya dengan lokasi sumber daya alam yang  menghasilkan proses produksi lebih lanjut dan dapat meminimalkan biaya transportasi.

b.      Sumber Daya Alam.

Kriteria ini ditujukan untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang potensial dalam menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis.

c.       Infrastruktur Regional.

Faktor ketiga ini penting untuk menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis dalam kawasan yang mempunyai infrastruktur regional yang potensial yang mendukung sektor produksi, pasar domestik dan internasional dan kawasan pedalaman.

d.      Keterkaitan Antar-Regional.

Faktor ini merupakan kriteria untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang memerlukan keterkaitan antar-regional dalam kawasan tersebut. Trickle Down Effect (efek menetas ke bawah) dimungkinkan dapat terjadi.

Selanjutnya, terdapat dua orientasi dalam menentukan lokasi Kawasan Pengembangan Strategis : orientasi ke luar (APEC, EU, dan Australia) dan orientasi ke dalam ( perdagangan antar kawasan domestik). Dalam menentukan lokasi tersebut, orientasi pasar global, seperti Uni Eropa, APEC, Timur Tengah, dan Afrika, turut dimasukkan dalam menentukan pengembangan Kawasan Pengembangan Strategis. Kawasan Pengembangan Strategis yang berlokasi di bagian utara Indonesia menjadi pengembangan yang strategis sebagai pintu gerbang untuk mendukung perdagangan kawasan dengan negara anggota APEC. Sementara itu Kawasan Pengembangan Strategis yang berlokasi di bagaian barat Indonesia difokuskan sebagai pintu gerbang untuk mendukung perdagangan kawasan dengan Uni Eropa, Timur Tengah dan Asia Selatan. Disamping itu, Papua dan pulau di kawasan timur merupakan pintu gerbang dalam mendukung perdagangan kawasan dengan negara di bagian selatan seperti Australia dan Selandia Baru[14].

Kawasan andalan Propinsi Kalimantan Selatan mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), terdiri dari kawasan andalan Banjarmasin, Batulicin-Kotabaru, dan Kandangan-Hulu Sungai Selatan. Penentuan kawasan andalan di Propinsi Kalimantan Selatan dituangkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1997 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN). Kebijakan lebih lanjut terhadap kawasan andalan Kalimantan Selatan adalah ditetapkannya Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batulicin[15].

Sektor unggulan pada KAPET ini adalah sektor kehutanan, perkebunan dan pertambangan. Kegiatan yang dilakukan dalam memanfaatkan potensi sumber daya alam yaitu dalam bentuk pendirian industri pulp playwood, semen dan minyak goreng. Selain itu juga telah dilakukan pengembangan kemitraan antara pengusaha menengah/besar dengan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam kegiatan moulding, briket, meubeler, batako, dan lain-lainnya[16]..

Disamping itu, infrastruktur di KAPET Batulicin seperti prasarana jalan sudah bisa dioperasikan, karena setiap kecamatan dan desa sudah terhubung dengan prasarana jalan. Sedangkan untuk pelabuhan Batulicin terus dikembangkan untuk menjadi pelabuhan samudera. Rencananya, selain sebagai pelabuhan penumpang yang selama ini melayani jalur angkutan penumpang ke Balikpapan, Makassar dan Surabaya, pelabuhan ini juga akan berfungsi sebagai pelabuhan petikemas. Sementara lapangan terbang yang ada semula hanya untuk transmigrasi dengan kerjasama Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, sekarang telah menjadi pelayanan umum, termasuk lapangan Stagen Kotabaru[17].

KAPET Batulicin terletak di Provinsi Kalimantan Selatan bagian tenggara mempunyai luas wilayah 13.644 Km2. Untuk menunjang percepatan pengembangan kawasan, telah ditetapkan 4 (empat) Kawasan Berikat yaitu : Batulicin, Kelumpang/Tarjun, Pulau Laut/Lontar dan Pulau Sebuku. Selain itu KAPET Batulicin termasuk dalam wilayah kerjasama regional negara-negara ASEAN yang tergabung dalam : Brunei Darussalam-Indonesia-Malaysia-Philipina East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA)[18].

 

3. Teori Keunggulan Kompetitif (Theory of Competitive Adventages).

Menurut Michael Porter dalam bukunya, The Competitive Adventage of Nations, New York, The Free Press, 1990, yang ditujukan untuk menguak mengapa beberapa negara dapat berhasil dan lainnya justru terpuruk dalam kompetisi internasional. Tesis baku Porter adalah bahwa terdapat empat atribut dari sebuah negara yang membentuk lingkungan di mana di dalamnya perusahaan-perusahaan lokal bersaing, dan keempat atribut ini mempromosikan atau menyumbang penciptaan keunggulan kompetitif (competitive adventages). Keempat atribut Keunggulan daya saing atau competitive adventage tersebut adalah (1) Anugerah faktor, (2) Kondisi permintaan, (3) Industri yang berkaitan dan mendukung, dan (4) Struktur, strategi, persaingan perusahaan[19].

  1. Anugerah Faktor.

Porter mengenali hirarki di antara faktor-faktor produksi, membedakan antara faktor-faktor dasar (basic factors), misalnya sumber daya alam, iklim, lokasi, dan demografi dan faktor-faktor lanjutan (advanced factors) contohnya prasarana komunikasi, tenaga kerja yang canggih dan terlatih, fasilitas riset, dan keterampilan teknis teknologis. Ditegaskan oleh Porter bahwa faktor-faktor lanjutan adalah yang paling  signifikan untuk keunggulan kompetitif. Lagi pula, tidak seperti faktor-faktor dasar (yang dianugerahi secara alamiah), faktor-faktor lanjutan adalah produk investasi oleh individu-individu, perusahaan-perusahaan, dan pemerintah-pemerintah. Dengan demikian, keberadaan pasokan yang kompetitif secara internasional merupakan keunggulan daya saing yang harus dimiliki oleh suatu bangsa.

Kalimantan Selatan memiliki potensi alam yang besar dengan keunggulan kompetitif pada sektor-sektor pertambangan (minyak, gas, emas, batubara), kehutanan (timber and non-timber forest product), perkebunan (sawit, karet), serta perikanan laut dan darat (freshwater fish). Namun, potensi tersebut masih kurang maksimal dimanfaatkan karena minimnya dukungan prasarana dan sarana transportasi yang handal[20].

Seluruh potensi yang dimiliki Pulau Kalimantan dengan keunggulan kompetitif dan komparatifnya masing-masing, sangat prospektif untuk dipromosikan ke pasar berskala regional maupun internasional. Hal ini terkait dengan posisi geografis wilayah Pulau Kalimantan yang strategis karena berbatasan langsung dengan lokasi pasar potensial yakni Negara Bagian Sarawak Malaysia, Brunei Darussalam dan Philipina.[21]

Hubungan antara faktor-faktor dasar dan lanjutan adalah kompleks. Faktor-faktor dasar dapat memberikan suatu keunggulan awal yang selanjutnya akan diperkukuh dan diperluas oleh investasi dalam faktor-faktor lanjutan. Sebaliknya, kelemahan faktor-faktor dasar dapat menciptakan tekanan untuk investasi dalam faktor-faktor lanjutan.

Di tahun 2003 ini, tercatat ada 16 investor yang telah masuk ke kawasan KAPET Batulicin, tujuh diantaranya Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara tiga investor yang baru saja diresmikan awal pembangunannya oleh Gubernur, yakni PT. Marga Buana Bumi Mulia (MBBM/Pabrik Pulp) dengan total investasi Rp. 12 triliun, PT. Semen Meratus Raya Rp. 3,8 triliun dan PT. Alam Raya Kencana Mas yang bergerak dibidang perkebunan dan industri kelapa sawit senilai Rp. 2,2 triliun masih terus berlanjut. [22].

 

  1. Kondisi Permintaan.

Porter menekankan peran permintaan dalam negeri dalam memberikan dorongan untuk mendongkrak keunggulan kompetitif. Perusahaan biasanya paling peka terhadap kebutuhan pelanggannya yang paling akrab. Dengan demikian, karakter permintaan dalam negeri terutama penting dalam membentuk atribut-atribut produk yang dibuat secara domestik dan dalam menciptakan  tekanan untuk inovasi dan kualitas. Porter menegaskan bahwa perusahaan-perusahaan dari sebuah negara meraih keunggulan kompetitif jika pelanggan domestik mereka canggih dan menuntut. Konsumen yang canggih dan menuntut akan mendesak perusahaan lokal untuk memenuhi standar mutu produk yang tinggi.

Saat ini pusat promosi ekspor daerah Kalsel terus melakukan promosi dan menggenjot upaya ekspor dari potensi lain selain batubara yang dianggap cukup berpotensial dijadikan sektor ekspor unggulan. Misalnya, sektor pertanian, hasil hutan dan arang kayu. Selain itu yang tengah digiatkan adalah sektor perikanan. Hasil laut, seperti ikan, udang dan juga tripang yang sekarang sedang dicari importir Hongkong dan Jepang. Selain itu, sekarang arang putih sudah sangat diperlukan oleh pasar luar negeri, terutama Jepang, Swedia, Kanada dan negara dingin lainnya[23].

  1. Industri Yang Berkaitan dan Mendukung.

Atribut ketiga dari keunggulan nasional dalam suatu industri adalah kehadiran pemasok atau industri-industri yang berkaitan yang kompetitif secara internasional di dalam sebuah negara. Manfaat investasi dalam faktor produksi lanjutan menurut industri-industri yang berkaitan dan menunjang dapat membantu mencapai posisi kempetitif secara internasional.

Salah satu konsekuensi proses ini adalah bahwa industri-industri yang berhasil di dalam sebuah negara cenderung dikelompokkan ke dalam “kelompok-kelompok” industri yang berkaitan. Salah satu kelompok  yang demikian itu adalah sektor usaha tekstil dan pakaian jadi Jerman, yang meliputi katun, wol, serat sintesis, mesin jahit tanpa jarum, dan peralatan mesin tekstil yang segalanya berkualitas prima.

Pada sektor industri, terutama industri yang berbasis hasil hutan, pertanian dan perkebunan, daerah Kalsel memiliki potensi yang besar. Selain itu, industri lain yang juga potensial untuk dikembangkan lebih lanjut, yakni industri kimia dasar dan industri mesin yang menggunakan teknologi canggih. Hanya saja persoalan investasi dan SDM yang masih dirasakan kurang dalam rangka mewujudkan kemajuan industri tersebut.[24]

Perkembangan industri di Kalsel pada tahun 1998 yang meliputi industri logam mesin dan kimia (ILMK) mengalami pertumbuhan sekitar 2,16%, namun pertumbuhan ini lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,59%. Penurunan ini juga dialami industri aneka (IA) dan industri pertanian dan kelautan (IHPK), masing-masing pada 1998 hanya mengalami pertumbuhan sebesar 1,69% dan 1,15%. Padahal pada 1997, pertumbuhannya sekitar 2,70% dan 1,79%7[25].

 

 

 

Tabel 1.2.

Perkembangan Industri di Kalsel

 

No. Kategori Jumlah industri (unit) Jumlah tenaga kerja Nilai produksi (juta Rp)
1997 1998 1997 1998 1997 1998
1 ILMK 6.145 6.278 23.442 24.012 497.322 579.095
2 IA 6.924 7.041 19.236 19.611 202.571 211.909
3 IHPK 57.271 57.929 183.033 185.209 2.134.039 2.227.298

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kalimantan Selatan

 

  1. Struktur, Strategi, dan Persaingan Perusahaan.

Atribut keempat dari keunggulan nasional adalah struktur, strategi, dan persaingan perusahaan di dalam sebuah negara. Porter menunjukkan dua poin penting disini. Yang pertama adalah bahwa ideologi menajemen yang berlainan di setiap negara bisa membantu maupun mengganjal mereka untuk membangun keunggulan nasional.

Contoh nyata yang dekat dengan hal itu, produk-produk ekspor Indonesia umumnya bersifat low technology, sementara produk impor Indonesia lebih bersifat high technology, dengan komposisi negara pengimpor dan negara pengekspor yang hampir sama. Artinya, kita mengekspor produk yang setiap unitnya bernilai lebih rendah dari pada apa yang kita impor. Untuk itu, Presiden Susilo dalam visinya untuk membangun Indonesia Incorporated. Menyamakan pandangan seluruh bangsa untuk berkonsentrasi pada ekonomi, seperti halnya China, adalah kunci yang sangat penting dalam meningkatkan daya saing dan produktivitas bangsa Indonesia[26].

Indonesia Incorporated adalah suatu gagasan dari mantan Menteri Perdagangan Indonesia Dr.Arifin Siregar yang mengajak usahawan Indonesia untuk bekerja sama dengan Pemerintah Indonesia menggalang kekuatan mencari jalan untuk mengingkatkan daya saing komoditas ekspor Indonesia, dalam upaya meningkatkan ekspor non-migas[27].

Poin yang kedua adalah bahwa terdapat hubungan yang erat antara persaingan domestik yang seru dengan penciptaan dan ketekunan keunggulan kompetitif di dalam suatu industri. Persaingan domestik yang alot menyebabkan perusahaan mencari berbagai cara untuk meningkatkan efisiensinya, yang pada gilirannya menjadikan mereka sebagai petarung tangguh di kancah internasional. Persaingan domestik menciptakan tekanan untuk inovasi, meningkatkan kualitas, memangkas biaya, dan menanamkan investasi dalam pemutakhiran faktor-faktor lanjutan.

Di bidang industri, Kalimantan Selatan memiliki kegiatan utama yang ditujukan kepada pembinaan dan pengembangan industri sedang dan kecil/pedesaan. Industri sedang antara lain meliputi industri-industri perkayuan, perbengkelan, dan percetakan. Bimbingan dan penyuluhan akan diarahkan kepada peningkatan kemampuan berproduksi dan pemasaran, perluasan usaha serta penanaman modal baru. Dalam rangka menunjang kegiatan ekspor akan ditingkatkan Balai Penelitian untuk industri di Banjarbaru. Sementara itu akan dilanjutkan penelitian mengenai kemungkinan pengembangan kawasan industri di Banjarmasin. Industri kecil dan pedesaan, akan dikembangkan antara lain dengan meningkatkan Pusat Pelayanan untuk industri rotan dan peningkatan penanganan serta pembinaan terhadap industri sepatu di Amuntai, industri penggosokan intan/batu di Martapura, dan industri bata di beberapa kecamatan. Akan dilakukan pula usaha-usaha pengembangan industri pengecoran dan galangan kapal rakyat di Banjarmasin dan industri-industri lain di beberapa daerah yang potensial[28].

Secara umum Kalimantan Selatan memiliki potensi ekspor yang belum maksimal dimanfaatkan, identifikasi terhadap situasi perdagangan luar negeri Kalimantan Selatan selama ini perlu dilakukan karena upaya tersebut sangat penting untuk mengetahui hal-hal berikut: (1) Persaingan penjualan komoditi-komoditi ekspor non migas hasil industri kecil-menengah dari propinsi ini di berbagai negara, (2) Negara-negara tujuan ekspor yang paling layak bagi jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh produsen-produsen di propinsi ini.

 

F. HIPOTESIS

Dengan permasalahan yang ada, kemudian didukung oleh kerangka pemikiran yang telah ditetapkan, maka hipotesa dari penelitian ini adalah Strategi Pemerintah Kalimantan Selatan dalam mengembangkan eksopor bagi komoditi non migas potensial yang ada di propinsi ini agar bisa bersaing di pasaran global antara lain ;

  1. Dalam rangka diversifikasi komoditi ekspor, Pemerintah Kalsel menetapkan komoditi sektor perikanan sebagai salah satu komoditi unggulan yang perlu mendapat perhatian khusus agar dapat menjadi komoditi ekspor non migas yang mampu bersaing di pasaran global.
  2. Agar komoditi ekspor nonmigas di propinsi ini dapat bersaing di pasaran global, upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kalimantan Selatan adalah dengan cara melakukan evaluasi dan perbaikan dari semua faktor daya saing secara berkesinambungan serta melakukan penelitian dan pengembangan teknologi, disamping intensifikasi alih teknologi dan membeli teknologi.
  3. Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan, dengan diterapkannya Otonomi Daerah, menindak-lanjuti pembukaan hubungan diplomatik yang telah dijalin dengan pihak luar negeri; dengan kegiatan-kegiatan kerjasama, terutama dalam upaya peningkatan ekspor non migasnya, sehingga mampu mendorong proses pembangunan di Kalimantan Selatan.

[1] Quincy Wright “ The Studi of International Relations”, Sidik Jatmika, Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001. hal 46-48.

[2] ibid

[3] Jack C.Plano, Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, Putra A Bardin, 1999, hal 5

[4] K J Holsti, Poltik Internasional: Kerangka untuk Analisis, Erlangga, Jakarta 1988, hal 80

[5] Jack C.Plano, Roy Olton, Kamus Hubungan Internasional, Putra A Bardin, 1999, hal 6

[7] Sidik Jatmika, Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001. hal 46-48.

[8] Lihat bab IV pasal 7 UU No. 22/1999

[9] Sumber : www.kapet.org

[11] Mudrajad Kuncoro, Ph.D., Otonomi dan Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004, hal. 216-221.

[12] ibid, hal 216.

[13] ibid, hal 217.

[14] ibid, hal 222.

[15] ibid, hal 219.

[17] Sumber : Banjarmasin Post, 5 September 2003

[19] Michael Porter, (1990). “The Competitive Adventage of Nations”, New York: The Free Press, dalam buku Henry Simamora, Manajemen Pemasaran Internasional Jilid I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000. hal 36

[22] Sumber : Banjarmasin Post, 5 September 2003

[23] www.radarbanjarmasin.com, Rabu 23 November 2005

[24] Soegeng Sarjadi Syndicated, Otonomi: Potensi Masa Depan Republik Indonesia, Centre for Political Studies, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta,2001. hal. 722

[25] ibid

[26] Kompas, senin, 15 Agustus 2005.

[27] Amir M.S, Strategi Pemasaran Ekspor,Seri Bisnis Internasional No.3, Jakarta: PPM, 2000, hal 106.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: