Pengaruh penerapan UU mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap kajian dan pelaksanaan Hubungan

BAB II

OTONOMI DAERAH DAN PERDAGANGAN  INTERNASIONAL

 

Salah satu konsekuensi diberlakukannya otonomi daerah seluas-luasnya adalah keinginan supaya daerah juga diberi keleluasaan untuk melakukan hubungan luar negeri seperti dalam hal-hal yang berkenaan dengan perdagangan dan investasi. Daerah dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa harus berkonsultasi kepada pemerintah pusat. Selain itu muncul pula keinginan supaya Indonesia yang daerahnya memiliki keragaman potensi alam, dapat mengembangkan dirinya dan memproduksi serta menjual hasil-hasilnya secara mandiri kepada pasar internasional.

Permasalahan lain juga sering timbul berkenaan dengan pelaksanaan otonomi daerah dan kaitannya dengan politik luar negeri dan hubungan internasional. Penggunaan istilah Politik Luar Negeri dan Hubungan Luar Negeri seperti pada UU Nomor 22 Tahun 1999 memang sering menimbulkan kebingunan atau kerancuan di kalangan birokrasi, parlemen serta masyarakat pada umumnya baik di tingkat pusat maupun daerah. Untuk itu, pada bab ini akan dibahas kajian tentang Otonomi Daerah dan kaitannya dengan Perdagangan Internasional.

A. Pengaruh penerapan UU mengenai pelaksanaan Otonomi Daerah terhadap kajian dan pelaksanaan Hubungan Internasional.

a. Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri.

Sebagaimana definisi Jack C. Plano Roy Olton mengenai Politik Luar Negeri pada bab sebelumnya dan penjelasan Quincy Wright mengenai bidang kajian Hubungan Internasional yang menyatakan bahwa Politik Luar Negeri hanyalah salah satu bagian dari Hubungan Internasional. Kenyataan kian jelas jika dikaji mengenai siapa atau lembaga apa yang melaksanakan hubungan tersebut. Dari segi bidang kajian dan pelakunya, Politik Luar Negeri adalah lebih sempit dan hanyalah salah satu dari Hubungan Internasional secara keseluruhan. Dari segi hal yang dapat digunakan sebagai sarana, Politik Luar Negeri berisi serangkaian proses pengambilan keputusan dan proses/ prosedur resmi yang harus dijalankan suatu negara berdaulat untuk berhubungan dengan negara asing/ lembaga internasional. Sementara itu, Hubungan Internasional bisa terdiri atas orang, gagasan, maupun barang. Dari segi sifat hubungan, Politik Luar Negeri adalah hubungan yang bersifat resmi/ diplomatik, oleh lembaga yang mewakili pelaksanaan kedaulatan tertinggi oleh suatu negara. Misalnya, Kementerian Luar Negeri Indonesia adalah lembaga resmi yang mewakili palaksanaan kedaulatan tertinggi Indonesia dalam kaitannya dengan pihak luar negeri. Sementara itu, pelaksanaan Hubungan Internasional tidak harus bersifat resmi[1].

 

b. Kewenangan Pemerintah Pusat dan Daerah atas Politik Luar Negeri.

Hal mendasar yang dimiliki UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 adalah keberadaan beberapa pasal yang mengatur dan memungkinkan pemerintah daerah melaksanakan hubungan luar negeri atau hubungan internasional. Hal itu diperkuat dengan dikeluarkannya UU Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, khususnya yang termuat pada pasal 1. Ada beberapa pasal yang secara eksplisit memungkinkan daerah melakukan hubungan luar negeri antara lain:[2]

1.      UU No. 22/ 1999, Pasa 18, ayat (1g), menyatakan bahwa “DPRD memiliki tugas dan wewenang………memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah (daerah) terhadap rencana perjanjian internasional yang menyangkut kepentingan daerah….”

2.      UU No.22 Tahun 1999, Pasal 81, ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah daerah dapat melakukan peminjaman dari sumber dalam negeri dan/atau dari sumber luar negeri untuk membiayai kegiatan pemerintah dengan persetujuan DPRD”. Ayat (3) : “ Peminjaman dan sumber dana pinjaman yang berasal dari luar negeri, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mendapatkan persetujuan pemerintah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

3.      UU Nomor 22 Tahun 1999, Pasal 88, ayat (1) : “Daerah dapat melakukan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga/ badan luar negeri, yang diatur dengan keputusan bersama, kecuali menyangkut kewenangan pemerintah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7”.

4.      UU Nomor 25 Tahun 1999, Pasal 11, menyatakan bahwa “……daerah melakukan pinjaman dari sumber luar negeri melalui pemerintah pusat”.

 

 

 

c. Otonomi Daerah di Indonesia.

Pemerintah Orde Baru telah berhasil dalam melenyapkan hiperinflasi (inflasi beratus-ratus persen), mengubah modal yang hengkang ke luar negeri menjadi arus masuk modal swasta yang substansial, mengubah defisit cadangan devisa menjadi selalu positif, mempertahankan harga beras dan meningkatkan produksi beras hingga mencapai tingkat swasembada, menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menurunkan jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Prestasi politik dan ekonomi yang mengesankan itu, tak pelak lagi telah ditopang dengan kontrol dan inisiatif program-program pembangunan dari pusat.  Dalam kerangka struktur sentralisasi kekuasaan politik dan otoritas administrasi dibentuk Undang-undang No. 5 tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-pokok Pemerintah Daerah. UU Nomor 5/1974 ini telah meletakkan dasar-dasar sistem hubungan pusat-daerah yang dirangkum dalam tiga prinsip : Pertama, desentralisasi yang mengandung arti penyerahan urusan pemerintahan dari pemerintah atau daerah tingkat atasnya kepada daerah. Kedua, dekonsentrasi yang berarti pelimpahan wewenang dari pemerintah atau kepala wilayah atau kepala instansi vertikal tingkat atasnya kepada pejabat-pejabat di daerah. Ketiga, tugas perbantuan (medebewind) yang berarti pengkoordinasian prinsip desentralisasi dan dekonsentrasi oleh kepala daerah, yang memiliki fungsi ganda sebagai pengusa tunggal di daerah dan wakil pemerintahan pusat di daerah[3].

Meskipun harus diakui bahwa UU No.5/1999 adalah suatu komitmen politik, namun dalam praktek yang terjadi adalah sentralisasi atau kontrol dari pusat yang dominan dalam perencanaan maupun implementasi pembangunan di Indonesia. Salah satu fenomena paling menonjol dari hubungan antara sistem Pemda dengan pembangunan adalah ketergantungan Pemda yang tinggi terhadap pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas terutama dari aspek keuangan, Pemda kehilangan keleluasan bertindak (local discretion) untuk mengambil keputusan-keputusan penting dan adanya campur tangan pemerintah pusat yang tinggi terhadap Pemda[4].

Otonomi daerah telah menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang memiliki pengaruh strategis dari segi tatanan politik, hukum dan ekonomi. Bermula dari suatu keinginan untuk memperbaiki proses partisipasi pembangunan daerah, dari yang bersifat Top-Down menjadi Bottom-Up, maka pada tahun 1999 dikeluarkanlah UU No. 22/1999. UU tersebut mengatur tentang pendelegasian kewenangan penyelenggaraan pelayanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, dengan harapan suara masyarakat mengenai kebutuhannya dapat lebih diperhatikan oleh pemerintah daerahnya yang memiliki kewenangan yang lebih otonom dalam mengelola kesejahteraan masyarakat.

Guna melancarkan pelaksanaan otonomi daerah, maka dikuatkanlah pemerintah daerah dengan alokasi sumber daya keuangan, yang lebih dikenal sebagai kebijakan desentralisasi fiskal. Pada hakekatnya, melalui kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan bahwa pelaksanaan otonomi daerah dapat terbiayai dengan memadai. Oleh karena itu, dalam mekanisme desentralisasi fiskal, dikembangkanlah instrumen-instrumen transfer maupun pendukung finansial lainnya, seperti instrumen Dana Perimbangan, yang terdiri atas : Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), bagi hasil sumber daya alam dan pajak. Selain itu pemerintah daerah juga memperoleh peningkatan kemampuan perpajakan daerah (local taxing power), dengan cara melakukan berbagai pungutan pajak dan retribusi yang menjadi kewenangannya. Persolannya, berbagai peraturan daerah (PERDA) pungutan saat ini makin beragam dan dikeluhkan banyak pihak. Kondisi semacam ini mungkin secara teori sudah dianggap berlebihan (excessive) yang cenderung menghasilkan kontra produktif bagi perekonomian daerah dan nasional[5].

Disamping itu, berkaitan dengan pelaksanaan politik luar negerinya, Indonesia mengambil bagian dalam AFTA (ASEAN Free Trade Area), yang diputuskan pada tahun 1992, dengan tujuan untuk membentuk kawasan perdagangan bebas (free trade area) sehingga mampu meningkatkan daya saing ekonomi kawasan tersebut. Secara bersama-sama negara-negara ASEAN ingin membuat kawasannya menarik bagi investasi internasional. Kawasan ASEAN ingin ditawarkan sebagai suatu tempat produksi (production platform) yang berdaya saing tinggi. Keadaan ini akan dicapai dengan cara membuat kawasan ini menjadi kawasan perdagangan bebas, yaitu di mana perdagangan dalam (intra) kawasan tidak mengalami hambatan apa pun. Perdagangan bebas menjamin bahwa ekonomi dapat tumbuh dengan lebih cepat dan karena itu meningkatkan ketersediaan lapangan kerja dan pada gilirannya meningkatkan pendapatan masyarakat. Perkembangan ini juga menjamin bahwa penerimaan pemerintah, termasuk di tingkat daerah, akan meningkat.[6]

Sementara proses ini berlangsung, di dalam ekonomi Indonesia sedang terjadi suatu perkembangan yang berlawanan arahnya, di mana setiap pemerintah daerah berupaya memaksimalkan penerimaan asli daerah (PAD), proliferasi pajak dan retribusi cenderung terjadi di mana-mana. Pungutan-pungutan itu tidak hanya menyangkut perdagangan antar-daerah tetapi juga terhadap kegiatan ekonomi dalam daerah sendiri. Dengan UU no 18/1997, yang dikeluarkan untuk memerangi ekonomi biaya tinggi dengan memangkas pungutan daerah dan diperkuat oleh Letter of Intent (LOI) pemerintah dengan IMF tanggal 15 Januari 1998, dikeluarkan berbagai keputusan pemerintah untuk menderegulasikan perdagangan dalam negeri, yaitu Inpres no 1/1998, Inpres no 2/1998, Inpres no 5/1998, Keppres no 21/1998, Surat Menteri Perindustrian dan Perdagangan no 44/MPP/I/1998, Instruksi Mendagri no 9/1998 dan Instruksi Mendagri no 10/1998. Kedua instruksi terakhir ini mencabut 19 jenis pajak daerah dan 54 jenis retribusi daerah dari yang semula berjumlah 6 jenis pajak dan 58 jenis retribusi di tingkat propinsi, sedangkan di tingkat kabupaten/kota terdapat 36 jenis pajak dan 134 jenis retribusi[7].

Pelaksanaan otonomi daerah terlanjur dilihat terutama dari peningkatan PAD. Maka UU no 18/1997 segera menjadi target untuk dihapuskan. Desakan-desakan ini telah melahirkan UU no 34/2000 yang merupakan revisi UU no 18/1997. UU baru ini memberikan kewenangan dan keleluasaan lebih besar kepada daerah untuk menetapkan pajak baru melalui peraturan daerah. UU ini juga merinci kriteria bagi retribusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah daerah, yang terdiri dari tiga kategori sebagai berikut: (a) retribusi jasa publik; (b) retribusi jasa bisnis; dan (c) retribusi perijinan khusus. Dalam UU ini juga dinyatakan bahwa peraturan daerah (Perda) baru yang menyangkut pajak dan retribusi daerah harus disampaikan kepada pemerintah pusat dalam kurun waktu 15 hari setelah dikeluarkan untuk dinilai. Bila Perda tersebut bertentangan dengan kepentingan umum dan UU atau peraturan yang lebih tinggi, pemerintah pusat dapat membatalkannya. Tetapi pembatalan ini harus dilakukan tidak lebih dari satu bulan setelah menerima Perda tersebut[8].

Bahaya ekonomi biaya tinggi sebagai akibat proliferasi peraturan daerah dalam era otonomi daerah tidak dapat diatasi di tingkat lokal/daerah. Persoalan ini merupakan persoalan nasional karena dampaknya dirasakan secara nasional. Dalam era otonomi daerah, keutuhan ekonomi nasional tetap merupakan prinsip pokok. Bahkan kecenderungan di tingkat global adalah upaya negara-negara untuk membentuk kawasan perdagangan bebas demi mempertahankan atau meningkatkan daya saing. Era otonomi daerah di Indonesia sebaliknya mengandung bahaya fragmentasi ekonomi dan peningkatan hambatan perdagangan dalam negeri (antar daerah) yang menghasilkan ekonomi biaya tinggi[9].


[1] Sidik Jatmika, Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional, Yogyakarta: BIGRAF Publishing, 2001. hal 42-44

[2] ibid, hal. 41

 

[3] Mudrajad Kuncoro,Ph.D, Otonomi Daerah & Pembangunan Daerah : Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang, Erlangga, Jakarta, 2004, hal. 2

[4] ibid, hal. 3

[5] USAHAWAN, No. 07 Th XXXIV Juli 2005, hal.3

[7] ibid

[9] ibid

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: