Latar Belakang

C. LATAR BELAKANG

Dalam rangka tercapainya keseimbangan struktur perekonomian nasional serta menciptakan peluang bagi penambahan pendapatan devisa, pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan volume dan nilai keanekaragaman komoditi ekspornya. Ekspor Indonesia terdiri dari pelbagai macam barang atau komoditas dan tertuju ke berbagai belahan bumi atau negara, namun komposisi atau segmentasinya tidak berimbang. Komposisi barang yang diekspor didominasi oleh jenis komoditas tertentu, sehingga penerimaan ekspor total tergantung sekali pada hasil ekspor komoditas-komoditas dimaksud. Selain itu, segmentasi pasar tujuan ekspor terkonsentrasi ke segelintir negara tertentu, sehingga penerimaan ekspor total sangat terpengaruh oleh keadaan ekonomi dan suasana politik di negara-negara tersebut.

Ketergantungan ekspor, baik secara komoditikal ataupun dari segi pasar negara tujuan, jelas tidak menguntungkan. Resikonya adalah perolehan devisa akan rentan mengalami penurunan akibat perubahan-perubahan yang terjadi pada tambatan ketergantungan itu. Gejolak yang timbul berkenaan dengan komoditas yang menjadi gantungan ekspor, misalnya kelangkaan bahan baku, kemerosotan harga, atau keusangan manfaatnya, sehingga akan dengan mudah mengurangi penerimaan ekspor yang signifikan. Di sisi lain, gejolak nasional yang muncul di negara yang menjadi konsentrasi tujuan ekspor, misalnya resesi, sentimen rasial-primordial terhadap produk asing, atau bahkan pergulatan politik, dapat menukikkan penerimaan ekspor dengan tajam. Oleh karena itu, ketergantungan ekspor tidak bisa dibiarkan, sehingga harus diupayakan penganekaragaman komoditas maupun negara tujuan ekspor[1].

Sebagaimana telah disinggung diatas dan kita ketahui bahwa secara garis besar komoditas ekspor Indonesia dibedakan ke dalam dua kelompok yaitu migas dan nonmigas.  Pemilahan menjadi dua kelompok besar ini memang perlu mengingat minyak bumi dan gas alam cair (migas) memainkan peranan tersendiri yang cukup penting dalam percaturan ekspor.

Cerita tentang peranan migas dalam perekonomian Indonesia, khususnya dalam konteks ekspor, harus diruntut jauh ke masa awal dasawarsa 1970-an. Perang Arab-Israel pada waktu itu telah mempersatukan negara-negara Arab dalam menghadapi Israel dan sekutu-sekutu baratnya, terutama Amerika Serikat dan Inggris. Mereka tidak hanya bertarung secara fisik di medan tempur, tapi juga berjuang lewat jalur diplomasi dan berperang dalam kancah ekonomi. Pada tahun 1973 negara-negara Arab penghasil dan pengekspor minyak yang tergabung dalam OPEC, dimana Indonesia dan beberapa negara pengekspor minyak non-Arab juga menjadi anggota, melancarkan aksi embargo minyak. Mereka menghentikan penjualan minyaknya kepada negara-negara Barat (yang nota bene merupakan negara-negara maju/industri) yang memihak Israel. Karena pangsa mereka dalam pasar minyak dunia sangat dominan, aksi itu menyebabkan krisis minyak dunia. Akibatnya harga minyak di pasaran internasional meroket. Sebelum embargo harga minyak hanya US$ 3 per barrel, sesudah itu melonjak menjadi lebih dari itu US$ 10 per barrel.

Harga minyak bumi mulai turun pada tahun 1982. Sebagaimana kenaikannya, penurunannya juga berlangsung terus menerus, lalu mencapai titik nadirnya pada tahun 1986, dengan harga hanya setingkat US$ 9,83 per barrel. Padahal dalam tahun sebelumya harga masih berkisar 25 hingga 28 dolar per barrel. Sepanjang kurun waktu 1982-1986  itu penerimaan ekspor dari sektor migas terus menerus merosot. Dampaknya, kinerja penerimaan ekspor total memburuk. Dan ketika harga minyak turun lagi pada tahun 1988, perolehan ekspor migas turut pula berkurang. Untungnya, penggalakan ekspor nonmigas sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan, sehingga penerimaan ekspor secara keseluruhan tetap meningkat. Sejak tahun 1988 sumber utama perolehan devisa Indonesia bertumpu pada penerimaan ekspor nonmigas. Peranan sektor migas dalam percaturan ekspor meredup.

Dominasi nonmigas atas migas dalam percaturan ekonomi sesungguhnya sudah diawali pada tahun 1987, namun perbedaan yang cukup bermakna baru nampak pada tahun 1988. Andil komoditas migas 40 persen dalam perolehan devisa ekspor, sedangkan sektor nonmigas memiliki andil 60 persen. Dalam tahun 1993 dan 1994 kontribusi ekspor nonmigas dalam menghasilkan devisa ekspor sudah melebihi 70 persen[2].

Apabila kita menyoroti ekspor komoditi non migas berdasarkan Propinsi di Indonesia sebagaimana dimuat dalam tabel.1.1 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik pada periode Januari-Juni 2005, menunjukkan Kalimantan Selatan berada pada peringkat ke-7 dan memiliki peran sebesar 3,01 persen dari ekspor non migas nasional.

Tabel 1.1

Ekspor Non Migas Berdasarkan Propinsi (Juta US$)

 

NO PROPINSI 2000 2001 2002 2003 2004 Trend
(%)
Perub.
(%) 2004/2003
Peran.
(%)
Jan-Mei
2004
Jan-Mei
2005
Perub.
(%)
Peran.
(%)
1 D K I JAKARTA 20.717,3 19.162,21 19.091,38 19.593,14 23.638,89 2,90 20,65 42,26 8.908,3 10.372,5 16,44 44,94
2 R I A U 6.709,6 5.453,71 6.362,36 6.983,12 7.111,60 3,70 1,84 12,71 2.855,7 3.699,7 29,55 14,41
3 JAWA TIMUR 5.719,1 5.699,23 5.190,66 5.484,32 6.194,48 1,22 12,95 11,07 1.781,7 2.989,3 67,78 8,99
4 SUMATERA UTARA 2.437,9 2.293,57 2.891,99 2.687,88 4.239,41 13,49 57,72 7,58 1.304,1 1.784,4 36,83 6,58
5 KALIMANTAN TIMUR 1.764,2 1.918,03 1.788,42 2.011,33 2.365,97 6,55 17,63 4,23 820,5 1.277,2 55,67 4,14
6 JAWA TENGAH 1.847,6 1.782,03 1.765,08 1.865,60 2.039,68 2,47 9,33 3,65 650,2 1.033,1 58,88 3,28
7 KALIMANTAN SELATAN 942,4 1.033,33 1.058,44 1.197,76 1.596,28 12,77 33,27 2,85 597,6 822,5 37,64 3,01
8 SULAWESI SELATAN 615,4 561,61 534,99 554,92 1.106,00 12,31 99,31 1,98 517,8 534,6 3,26 2,61
9 SUMATERA SELATAN 509,3 407,20 479,96 740,91 1.008,80 21,72 36,16 1,80 401,7 393,7 -1,98 2,03
10 PAPUA 1.298,0 1.295,95 1.428,20 1.566,21 1.003,48 -3,20 -35,93 1,79 152,3 1.047,1 587,39 0,77
11 NUSA TENGGARA BARAT 424,3 355,35 443,93 450,44 837,33 17,31 85,89 1,50 178,1 210,7 18,27 0,90
12 BANTEN 478,5 290,88 403,79 538,01 815,79 18,32 51,63 1,46 164,3 346,0 110,65 0,83
13 LAMPUNG 681,3 385,74 531,74 677,47 669,69 5,43 -1,15 1,20 218,4 413,3 89,23 1,10
14 BANGKA BELITUNG 354,1 330,09 363,28 388,35 663,94 15,26 70,96 1,19 194,8 399,8 105,27 0,98
15 SUMATERA BARAT 237,3 208,18 307,85 377,28 594,96 27,54 57,70 1,06 247,6 283,4 14,46 1,25
16 KALIMANTAN BARAT 416,2 412,96 372,26 408,73 454,26 1,66 11,14 0,81 205,6 184,5 -10,26 1,04
17 J A M B I 455,7 432,72 401,44 379,06 359,16 -5,91 -5,25 0,64 168,4 147,0 -12,74 0,85
18 B A L I 277,9 249,58 241,93 227,66 236,69 -4,04 3,97 0,42 103,2 104,8 1,50 0,52
19 SULAWESI UTARA 198,3 41,79 69,80 179,51 214,10 17,48 19,27 0,38 39,2 158,1 303,40 0,20
20 JAWA BARAT 1.183,6 921,81 832,07 548,83 213,06 -32,62 -61,18 0,38 89,0 75,8 -14,77 0,45
21 SULAWESI TENGAH 72,0 117,93 140,37 152,47 142,00 17,54 -6,87 0,25 64,4 65,5 1,65 0,32
22 MALUKU UTARA 60,7 62,35 80,79 89,25 115,57 17,90 29,50 0,21 39,8 72,1 81,35 0,20
23 SULAWESI TENGGARA 108,6 90,28 59,76 93,43 115,09 1,51 23,19 0,21 29,3 47,6 62,73 0,15
24 KALIMANTAN TENGAH 100,4 96,49 69,69 74,23 87,06 -5,33 17,28 0,16 50,4 36,5 -27,62 0,25
25 M A L U K U 0,0 0,05 21,84 31,86 44,31 864,05 39,11 0,08 4,0 0,1 -97,21 0,02
26 BENGKULU 14,7 9,75 11,52 15,40 37,36 26,12 142,59 0,07 17,3 22,7 31,42 0,09
27 NANGROE ACEH DARUSALAM 119,3 35,11 83,81 67,03 25,60 -21,59 -61,81 0,05 16,3 12,0 -26,62 0,08
28 NUSA TENGGARA TIMUR 9,2 31,80 7,24 5,43 4,41 -27,60 -18,69 0,01 1,0 2,4 154,18 0,00
29 GORONTALO

 

2,8 3,79 10,04 16,55 3,30 20,17 -80,05 0,01 1,7 3,4 101,81 0,01
30 D.I. YOGYAKARTA 1,7 1,03 1,26 0,49 0,94 -17,54 93,19 0,00 0,3 0,7 106,15 0,00
  TOTAL 47.757,4 43.684,57 45.046,07 47.406,82 55.939,28 4,06 18,00 100,00 19.822,9 26.540,6 33,89 100,00

 

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah Departemen Perindustrian.

 

Secara spesifik kinerja ekspor Kalsel cukup menggembirakan seperti pada tahun 2004. Namun pertumbuhan tersebut terlampau didominasi produk batu bara yang mencapai 65 persen dan produk karet alam sekitar 20 persen, sehingga 85 persen total ekspor Kalsel hanya berasal dari dua komoditi itu[3].

Dalam Indonesia Mineral and Coal Statistics, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2003 dan 2004. Potensi sumber daya alam, terutama batubara, yang terdapat di Kalimantan Selatan cukup besar dengan kualitas yang baik, serta keberadaannya hampir menyebar di seluruh kabupaten (Banjar, Tanah Laut, Kotabaru, Tanah Bumbu, HST, HSU, HSS, Tapin, dan Tabalong). Produksi batubara di Kalimantan Selatan, yang tercatat secara resmi pada tahun 2004 adalah sebesar 54.540.977,16 ton. Sebagian besar produksi batubara tersebut dihasilkan oleh perusahaan besar dengan modal asing (PMA), seperti PT. Arutmin dan PT. Adaro Indonesia. Jumlah produksi ini menyumbang sebesar 41,21% dari total produksi nasional yang berjumlah sebesar 132.352.024,79 ton. Kalau kita lihat dari besarnya jumlah batubara yang dieksploitasi telah menempatkan Kalsel sebagai daerah terbesar kedua penghasil batubara di Indonesia. Kalimantan Timur menempati urutan pertama dengan jumlah produksi sebesar 68.396.462,38 ton pada tahun 2004[4].

Dengan demikian kita ketahui bahwa saat ini ekspor Kalimantan Selatan masih bertumpu pada komoditi batubara. Hal ini tentu saja akan menimbulkan permasalahan bagi masa depan ekspor Kalimantan Selatan, pasalnya batubara merupakan bahan baku yang tidak bisa diperbaharui dan berpotensi hanya mampu bertahan beberapa tahun mendatang. Untuk itulah, Pemerintah Kalsel terus melakukan promosi dan mengupayakan ekspor yang berasal dari komoditi lain selain batubara yang dianggap cukup potensial dijadikan sektor ekspor unggulan. Misalnya, sektor pertanian, hasil hutan dan yang saat ini tengah digiatkan adalah sektor perikanan[5].

Disamping itu, dengan diberlakukannya Undang-undang mengenai otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yang berarti adanya keleluasaan bagi daerah untuk mengembangkan potensi penerimaan daerah, terutama penerimaan dari ekspor diharapkan mampu mendorong peningkatan perekonomian daerah Kalsel. Terlepas dari perdebatan mengenai ketidaksiapan pemerintah di berbagai bidang untuk melaksanakan UU tersebut, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal diyakini merupakan jalan terbaik dalam rangka mendorong pembangunan daerah, menggantikan konsep pembangunan terpusat yang oleh beberapa pihak dianggap sebagai penyebab lambannya pembangunan di daerah dan semakin membesarnya ketimpangan antar daerah.

Otonomi daerah dan desentralisasi fiskal sebagaimana tertuang dalam UU nomor 22 dan 25 tahun 1999 telah mulai dilaksanakan tanggal 1 Januari 2001. Pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal ini menandai dimulainya sebuah babak baru dalam pembangunan daerah. Penerapan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal tak terasa telah berjalan hampir delapan tahun. Dan sejauh ini kebijakan-kebijakan itu dinilai efektif mempercepat proses pembangunan. Namun sebaliknya, dibeberapa wilayah terutama Kawasan Timur Indonesia, malah menciptakan distorsi-distorsi baru bagi pembangunan ekonomi. Akan tetapi, satu hal yang mungkin dapat disepakati oleh banyak pihak adalah bahwa penerapan otonomi daerah tersebut telah memacu satu kegairahan baru bagi masing-masing daerah untuk meningkatkan perekonomian daerah bersangkutan. Terlepas dari kontroversi akan banyaknya peraturan/kebijakan daerah yang dianggap kontra produktif tersebut, kegairahan pemerintah daerah untuk mendorong pembangunan di daerahnya adalah satu hal yang positif yang timbul pasca penerapan otonomi daerah. Persoalan kemudian adalah bagaimana kita lebih memberdayakan otonomi daerah tersebut agar dapat lebih memacu pembangunan di daerah.[6]

Tantangan utama dari pemberdayaan otonomi daerah adalah pemahaman akan potensi daya saing daerah. Dengan pemahaman yang akurat dan lengkap akan potensi daya saing yang dimiliki oleh daerahnya, pemerintah daerah akan dapat dengan mudah menyusun suatu kebijakan yang benar-benar baik dan pada gilirannya akan menciptakan iklim yang kondusif bagi dunia usaha di daerah yang bersangkutan.

Pemililihan studi di propinsi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

1.      Propinsi ini memiliki kegiatan usaha produksi, yang menghasilkan komoditi potensial untuk di ekspor.

2.      Propinsi ini letaknya berdekatan dengan daerah penghasil bahan baku  penunjang untuk proses produksi, dan barang-barang lainnya untuk proses produksi dan barang-barang lainnya untuk diperdagangkan di dalam atau ke luar negeri (ekspor).

3.      Sarana-sarana yang diperlukan cukup memadai, seperti pelabuhan, transportasi, perbankan, tenaga kerja dan sebagainya.

Dalam studi ini, komoditi unggulan yang memiliki potensi ekspor yang ada di propinsi ini merupakan obyek dari komoditi non-migas yang akan dikembangkan. Dengan harapan dikemudian hari diperoleh peningkatan nilai dan volume ekspor serta diversifikasi produk, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat serta menciptakan lapangan kerja bagi sebahagian penduduk di propinsi ini. Berdasarkan situasi dan kondisi, baik perdagangan, industri, wilayah, serta perkembangan penduduk, maka diperlukan suatu sistem dan metode pengembangan ekspor komoditi non-migas yang dihasilkan di Propinsi ini melalui studi.


[1] Dumairy, Perekonomian Indonesia, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1997, Hal. 181

[2] ibid, Hal. 182

[3] http://www.mediaindo.co.id. Jum’at, 25 Februari 2005, 14:30 WIB

[4] http://www.walhi.or.id/ kampanye/tambang

[5] www.radarbanjarmasin.com, Rabu 23 November 2005

[6] Piter Abdullah, S.E., dkk, Daya Saing Daerah: Konsep dan Pengukurannya di Indonesia, BPFE, Yogyakarta, 2002, hal.2-5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: