Kesimpulan

BAB V

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa : Pertama, fenomena ketergantungan ekspor di Kalimantan Selatan baik secara komoditikal maupun segmentasi negara tujuan ekspor jelas akan berakibat pada penurunan perolehan devisa dimasa mendatang. Komposisi ekspor Kalsel didominasi oleh komoditi batu bara dan karet, padahal jelas diketahui bahwa batubara merupakan komoditi yang tidak bisa diperbaharui dan memiliki deposit yang hanya akan bertahan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Kemudian dari sejumlah negara di kawasan Asia yang menjadi tujuan ekspor, Jepang menjadi negara terbesar yang menyerap komoditi ekspor Kalsel menyusul Singapura, Thailand dan Malaysia. Untuk itu, sebagai upaya melakukan diversifikasi komoditi ekspornya, Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan tengah mengupayakan sektor perikanan untuk menjadi produk unggulan Kalsel yang akan mendapatkan perhatian, khususnya terjaminnya pemasaran, terutama pasar ekspor yang memiliki hubungan positif dengan penambahan devisa.

Kedua, dengan diberlakukannya otonomi daerah, salah satu konsekuensi yang ditimbulkannya adalah keinginan supaya daerah juga diberi keleluasaan untuk melakukan hubungan luar negeri seperti dalam hal-hal yang berkenaan dengan perdagangan dan investasi. Daerah dapat melakukan transaksi secara langsung tanpa harus berkonsultasi kepada pemerintah pusat. Selain itu muncul pula keinginan supaya Indonesia yang daerahnya memiliki keragaman potensi alam, dapat mengembangkan dirinya dan memproduksi serta menjual hasil-hasilnya secara mandiri kepada pasar internasional. Pemerintah daerah Kalimantan Selatan dalam hal ini telah menindak lanjuti pembukaan hubungan diplomatik di Kawasan Terpadu yang sudah terjalin antara pemerintah pusat Indonesia dengan negara lain, yang antara lain ditandai dengan disepakatinya beberapa MOU antara Pemerintah Kalimantan Selatan dengan pihak luar negeri. Akan tetapi, dari sisi kebijakan pemerintah daerah, kebijakan Otonomi Daerah sebenarnya memiliki implikasi terhadap penciptaan daya saing baik yang positif maupun negatif. Namun sering kebijakan itu menimbulkan implikasi negatif berupa munculnya ekses birokrasi yang berbelit serta beban ekonomi tinggi yang harus dipikul pelaku bisnis, sehingga menjadi kontra produktif yang melemahkan daya saing. Penyebabnya adalah dalam mengembangkan daerahnya kebanyakan Pemda cenderung mengambil jalan pintas dengan membuat kebijakan atau peraturan yang bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) ketimbang memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya ekonomi yang ada di daerahnya. Ini menimbulkan ratusan peraturan daerah (Perda) bermasalah yang berpotensi menghambat kelancaran sistem distribusi nasional dan menimbulkan ekonomi biaya tinggi dengan munculnya perda yang mengatur beragam jenis pengutan dan retribusi daerah. Euforia pelaksanaan otonomi daerah ternyata berdampak munculnya ribuan peraturan daerah (Perda) yang bermasalah karena saling tumpang tindih dan berpotensi menghambat pertumbuhan dunia usaha serta menciptakan iklim investasi yang tidak kondusif. Pemerintah daerah (Pemda) seolah-olah berlomba-lomba menerbitkan perda yang ternyata lebih berorientasi untuk mengejar perolehan pendapatan asli daerah (PAD). Dalam kaitanya dengan hal ini, Menteri Keuangan telah merekomendasikan pencabutan 206 Perda yang diterbitkan oleh berbagai Pemda, karena dinilai tidak mendukung terbentuknya iklim usaha yang kondusif di Indonesia serta sejumlah pertimbangan lainnya.

Ketiga, perlu strategi yang lebih jelas dalam rangka peningkatan ekspor. Strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Kalimantan Selatan antara lain dengan cara peningkatan dan pengawasan mutu barang ekspor, kegiatan-kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan standar barang-barang ekspor. Seperti pembinaan terhadap industri melalui berbagai jenis pelatihan yang mengikut sertakan para IKM dari seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan, baik melalui pembinaan manajemen maupun pembinaan langsung melalui pelatihan-pelatihan dan magang di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Industri Kecil dan Rumah Tangga (Puslatdik IKRT) di Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Selain itu, dalam rangka upaya peningkatan ekspor non migas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Kalimantan Selatan dengan Badan Pengembangan Ekspor Nasional BPEN Departemen Perdagangan dan Japan International Cooperation Agency (JICA). Dibangunnya Pusat Pelatihan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) sebagai sarana/wadah pendidikan dan pelatihan para UKM, serta para calon eksportir baik yang berasal dari daerah Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, maupun Kalimantan Timur.

Dengan demikian, tulisan mengenai Otonomi Daerah dan kaitannya dengan Perdagangan Internasional, dimana pemerintah daerah (local government) baik tingkat I maupun tingkat II merupakan aktor baru dalam proses hubungan luar negeri, serta pengembangan ekspor non migas dengan contoh  kasus daerah Kalimantan Selatan ini kiranya dapat mewarnai kajian Ilmu Hubuangan Interenasional di Indonesia serta menjadi referensi bagi para pelaku perdagangan luar negeri maupun para pengambil kebijakan dalam upaya meningkatkan devisa melalui kegiatan ekspor

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: