Daya Saing Komoditi Ekspor Non Migas

B. Daya Saing Komoditi Ekspor Non Migas

Usaha-usaha yang dilakukan Pemerintah untuk meningkatkan ekspor non-migas telah mulai terlihat. Namun demikian, nilai ekspor tersebut didominasi oleh hasil-hasil pertanian dan pertambangan, seperti kayu, karet, rotan, kopi, minyak dan biji sawit, timah, tembaga dan nikel. Oleh karenanya hasil ekspor non-migas ini dapat ditingkatkan apabila kita dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat, yang terkait dengan penekanan ekspor pada hasil-hasil industri disamping hasil-hasil pertanian dan pertambangan, serta penjangkauan sasaran pasar pada negara tertentu yang tepat. Hal ini sangat perlu diperhatikan, mengingat permintaan pasar Internasional sangat menekankan pada tingkat mutu produk yang memenuhi standar industri internasional, waktu penyerahan yang cepat dan tepat sesuai dengan perjanjian dan tingkat harga yang bersaing.

Menurut Michael E. Porter banyak bangsa di dunia yang jumlah tenaga kerjanya sangat besar secara proporsional dengan luas negerinya, tetapi terbelakang dalam daya saing internasional. Begitu juga tingkat upah yang relatif lebih murah daripada negara lain malah berkorelasi erat dengan rendahnya motivasi bekerja keras dan berprestasi. Sebagai contoh, negara Meksiko, Bangladesh, dan India, misalnya merupakan negara yang jumlah tenaga kerjanya besar dan tingkat upahnya murah, tetapi tidak dapat dijadikan keunggulan kompetitif tersendiri apabila dibandingkan dengan Jepang, Swedia, dan Swiss. Hal ini menunjukkan bahwa tidak adanya korelasi langsung antara faktor sumber daya alam yang tinggi dan sumber daya manusia yang murah yang dimiliki suatu negara untuk dimanfaatkan menjadi keunggulan daya saing dalam perdagangan[1].

Setiap negara berbeda dengan negara lainnya ditinjau dari sudut sumber daya alamnya, iklimnya, letak geografisnya, penduduknya, keahliannya, tenaga kerja, tingkat harga, keadaan struktur ekonomi dan sosialnya. Perbedaan-perbedaan itu menimbulkan pula perbedaan barang yang dihasilkannya, biaya yang diperlukannya serta mutunya. Karena itu mudah dipahami adanya negara yang lebih unggul dan istimewa dalam memproduksi hasil tertentu. Hal ini dimungkinkan karena ada barang yang hanya dapat diproduksi di daerah dan pada iklim tertentu, atau karena suatu negeri mempunyai kombinasi faktor-faktor produksi lebih baik dari negara lainnya, sehingga negara itu dapat menghasilkan barang yang memiliki daya saing[2].

Sementara itu, realisasi ekspor non migas Propinsi Kalimantan Selatan pada Februari 2004 lalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan yakni sebesar USD144.532.713,38 atau meningkat sebesar 22,19 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama tahun 2003, yakni perolehan devisa sebesar USD93.732.818,95. Ekspor Kalsel secara komulatif selama periode Januari-Februari 2004 memiliki perolehan nilai ekspor sebesar USD214.529.036,09 atau meningkat 6,62 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2003, yakni hanya USD 201.208.638,51. Peningkatan tersebut terutama didukung oleh ekspor produk karet alam sebesar 33,20 persen, batubara 10,89 persen, rotan 8,07 persen dan produk lainnya yang mencapai 70,62 persen. Sedangkan produk yang mengalami penurunan adalah perikanan 22,88 persen dan produk kayu 10,08 persen, hal ini dikarenakan terbatasnya bahan baku kayu seiring kebijakan pembatasan penebangan dari HPH. Sedangkan penurunan nilai ekspor pada produk perikanan lebih disebabkan karena tingginya angka perdagangan antau pulau dari petambak ikan dan nelayan ke beberapa kota di Pulau Jawa dan Sulawesi. Banyaknya perdagangan antau pulau yang tidak bisa diatasi ini mengakibatkan anjloknya nilai ekspor perikanan Kalsel. Padahal, kalau saja diselamatkan maka akan menjadi penyumbang devisa yang sangat besar untuk daerah. Selain itu, berdasarkan catatan Disperindag Kalsel, penurunan ekpor ini juga disebabkan oleh turunnya harga komoditi udang beku di pasaran internasional. Padahal, komuditi ini juga menjadi andalan yang mendominasi ekspor Kalsel untuk menggaet devisa[3].

Secara umum, negara tujuan ekspor masih didominasi kawasan Asia Timur seperti Jepang dengan perolehan devisa USD23.300.900,29 atau mengalami kenaikan sebesar 11,90 persen. Sedangkan negara Hongkong, Korea Selatan dan Taiwan juga mengalami kenaikan berkisar 38-90 persen dengan jumlah perolehan devisa rata-rata USD7 juta. Semantara nilai ekspor ke negara China terus mengalami penurunan sebesar 6,89 persen. Peningkatan jumlah ekpor yang cukup signifikan juga terjadi di negara Eropa yaitu diatas 50 persen, kecuali Italia yang anjlok menjadi minus 72,91 persen. Begitu juga dengan daerah ASEAN seperti Thailand, Philipinan dan Singapura rata-rata mengalami penurunan sebesar 45 persen. Sementara Malaysia meningkat drastis menjadi 469,02 persen dengan sumbangan devisa sebesar USD16.657.559,53.[4]

Tingginya pertumbuhan ekspor dalam beberapa tahun terakhir ini menggambarkan semakin tingginya produksi dunia termasuk Indonesia. Namun sejalan dengan tingginya pertumbuhan perdagangan dunia, negara-negara pesaing seperti China, India, Taiwan dan Malaysia juga turut meningkatkan ekspornya ke manca negara termasuk pasar tujuan ekspor Indonesia. China sebagai pesaing Indonesia pada awalnya unggul di bidang tenaga kerja murah karena memberikan upah buruh jauh dibawah upah buruh yang berlaku di Indonesia, tetapi belakangan ini justru telah berada diatas Indonesia. Di China tidak ada keharusan bagi perusahaan untuk memberikan layanan sosial, kesehatan dan pendidikan bagi buruhnya karena semua ditanggung pemerintah. Di China juga tidak ada biaya pesangon karena sistem pemberian jaminan sosial, seperti Jamsostek, sudah berjalan dengan baik. Di China biaya operasi relatif rendah bukan semata-mata karena rendahnya upah buruh, melainkan lebih karena adanya upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Cost Reduction Program (CRP) dijalankan dengan konsisten. Semua komponen biaya diupayakan ditekan, seminimal mungkin, mulai dari biaya administrasi, produksi, sampai ke gaji eksekutif juga diupayakan rendah. Bunga kredit bank juga amat rendah yakni hanya sekitar 5% – 6% karena overhead cost perbankan China relatif rendah. Disadari atau tidak, China telah menjalankan apa yang dipopulerkan oleh pakar daya saing Michael Porter sebagai strategi ”overall cost leadership” yakni strategi menciptakan keunggulan kompetitif lewat upaya menciptakan biaya serendah mungkin, lebih rendah dari rata-rata para pesaingnya, sehingga harga jual menjadi kompetitif. Di China semua kendala dan ekonomi biaya tinggi diberantas habis oleh pemerintahnya. China tidak pandang bulu memberantas korupsi maupun premanisme. Upaya memerangi pungutan liar dan biaya-biaya siluman juga terus dilakukan untuk mencegah timbulnya ekonomi biaya tinggi dan menopang terciptanya daya saing yang tinggi bagi industri negeri tirai bambu ini. Sebaliknya, di Indonesia usaha untuk meningkatkan daya saing masih banyak mengalami hambatan. Sebuah hasil studi Bank Dunia dapat digunakan untuk menjelaskan fenomena ini. Studi ini menyajikan perbandingan yang jelas tentang jumlah prosedur dan biaya yang dikeluarkan pengusaha untuk memulai usahanya di sejumlah negara yang diteliti.

Tabel 3.13

Jumlah Prosedur dan Biaya untuk Memulai Usaha

Di Beberapa Negara ASEAN dan China, Tahun 2004

Indikator Indonesia Malaysia Thailand Filipina China
Jumlah Prosedur 11 7 8 14 12
Durasi (hari) 158 56 45 62 72
Biaya (dalam dolar AS) 160 921 134 150 111
Biaya (% PNB per kapita) 28 27 7 14 13

Sumber : Doing Business – World Bank

Dari tabel diatas jelas tampak jumlah prosedur yang harus dilalui pengusaha di Indonesia dalam memulai usahanya relatif panjang, lama mengurusnya, dan mahal biayanya. Berbeda dengan di Malaysia yang tidak berbelit-belit dan mencerminkan adanya niat yang kuat dari pemerintahnya untuk memberikan kemudahan bagi calon investor dengan memangkas mata rantai perizinan sependek mungkin. Dalam upaya meningkatkan efesiensi dan produktivitas di Indonesia, pengusaha masih dibebani pula oleh munculnya biaya eksternal yang dihasilkan oleh ekonomi biaya tinggi.

Kondisi lingkungan bisnis secara umum masih belum mampu memberikan kenyamanan kepada para pelaku bisnis. Salah satunya adalah masalah nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sebagai mata uang utama dalam transaksi yang sangat mudah goyah sehingga mempengaruhi daya saing ekspor. Hal lain yang memiliki efek kontra produktif terhadap daya saing adalah kebijakan kenaikan harga BBM pada April dan Oktober 2006 yang terlampau drastis, rata-rata diatas seratus persen, diluar kemampuan masyarakat dan pelaku bisnis nasional untuk menanggungnya. Kebijakan meningkatkan harga BBM secara drastis telah memukul telak daya saing sektor riil setidaknya dari 5 penjuru, yaitu dari biaya energi, biaya bahan baku, biaya transportasi, suku bunga kredit, dan upah buruh. Sedangkan bila diamati lebih mendalam permasalahan yang masih dihadapi sektor-sektor dalam meningkatkan daya saing pada umumnya adalah kekurangan pendanaan atau permodalan/investasi, kekurangan teknologi dan lemahnya jaringan pemasaran.[5]

Dengan demikian, walaupun nilai ekspor meningkat, Indonesia belum mampu meningkatkan ekspornya lebih cepat daripada peningkatan ekspor dunia. Dengan kata lain, Indonesia tidak mampu meraih peluang pasar yang masih ada secara lebih agresif, berbeda dengan Cina yang mampu terus meningkatkan pangsanya di pasar ekspor dunia.

 

 

 

 

 

Tabel 3.14

Peran Negara-Negara Pengekspor di Pasar Dunia (%)

No Negara 1996 1998 2001 2003
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Jerman

Amerika Serikat

Jepang

RR Cina

Perancis

Inggris

Kanada

Belanda

Belgia

Hong Kong

Korea Selatan

Meksiko

Spanyol

Singapura

Rusia

Swedia

Malaysia

Swiss

Irlandia

Austria

Thailand

Brazilia

Australia

Norwegia

Denmark

Indonesia

India

Finlandia

Turki

Hongaria

Lainnya

9,80

11,68

7,68

2,82

5,38

4,90

3,77

3,69

3,28

3,38

2,42

1,79

1,91

2,34

1,69

1,59

1,46

1,42

0,91

1,08

1,04

0,89

1,13

0,93

0,96

0,93

0,62

0,72

0,43

0,29

19,08

9,97

12,51

7,12

3,37

5,61

4,99

3,93

3,69

3,29

3,19

2,43

2,15

2,00

2,02

1,37

1,56

1,34

1,38

1,18

1,15

1,00

0,94

1,03

0,74

0,90

0,90

0,61

0,79

0,49

0,42

17,91

9,32

11,92

6,58

4,34

4,85

4,36

4,24

3,53

3,11

3,10

2,45

2,59

1,88

1,99

1,68

1,25

1,44

1,27

1,35

1,09

1,06

0,95

1,03

0,97

0,83

0,92

0,71

0,70

0,51

0,50

19,48

10,05

9,72

6,34

5,88

4,91

4,09

3,66

3,47

3,43

3,01

2,60

2,22

2,10

1,95

1,80

1,36

1,33

1,30

1,24

1,18

1,08

0,98

0,96

0,91

0,89

0,84

0,75

0,70

0,63

0,57

20,03

Total Dunia (miliar US$) 5.351,47 5.450,62 6.128,92 7.445,69

Sumber: Departemen Perdagangan Indonesia. Catatan: tidak termasuk ekspor jasa

Melihat daya saing produk ekspor Indonesia yang nampaknya tidak membaik selama beberapa tahun ini, tidak ada jalan lain bagi Indonesia, selain untuk terus mengembangkan muatan inovasi produknya agar bisa memenangkan persaingan dalam beberapa tahun ke depan. Hal ini harus dilakukan mengingat tantangan ke depan yang harus dihadapi akan semakin berat. Tantangan tersebut muncul akibat beberapa hal, diantaranya adalah adanya keterkaitan global production, makin terintegrasinya pasar dalam negeri dengan pasar luar negeri, perkembangan informasi yang semakin pesat dan proses yang semakin cepat, munculnya berbagai isu yang dapat menghambat arus perdagangan, munculnya berbagai bentuk hambatan perdagangan yang tersamar, serta terjadinya pergeseran paradigma dari yang bersifat export-led menjadi consumer-driven[6].

Dengan demikian, sektor ekspor Indonesia masih menghadapi berbagai permasalahan, baik itu permasalahan yang lebih bersifat umum (ekonomi nasional) maupun masalah yang lebih spesifik di sektor perdagangan. Masalah umum yang masih merupakan masalah klasik ekonomi Indonesia adalah ekonomi biaya tinggi, lemahnya sistem distribusi nasional, belum kembali normalnya arus investasi langsung, serta keterbatasan jumlah dan rendahnya kualitas infrastruktur. Tingginya biaya ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku usaha di Indonesia membuat harga produk menjadi lebih mahal dibandingkan harga produk pesaing di luar negeri, sehingga melemahkan daya saing ekspor. Hal ini disebabkan oleh masih tingginya korupsi di jajaran birokrasi dan penyalahgunaan wewenang, rendahnya jaminan keamanan usaha, kurang efektifnya pelaksanaan peraturan pemerintah, serta tidak efisiennya sistem kepabeanan dan kepelabuhanan. Lemahnya sistem distribusi nasional membuat arus barang menjadi kurang lancar yang diakibatkan oleh belum terintegrasinya jalur pemasaran di tingkat pedagang pengumpul hingga grosir serta oleh banyaknya pungutan di berbagai daerah yang dilakukan oleh oknum pemerintah maupun yang liar.

Melambatnya investasi langsung disebabkan oleh faktor-faktor yang saling terkait, antara lain adalah ekonomi biaya tinggi, tidak stabilnya kondisi ekonomi makro, rendahnya kepastian hukum, prosedur perijinan investasi yang panjang dan lama, kurangnya insentif untuk investasi, dan lain-lain.

Keterbatasan jumlah dan rendahnya kualitas infrastruktur diakibatkan oleh kurang memadainya kondisi jalan dan jembatan, pelabuhan laut dan udara, terbatasnya jaringan listrik dan telepon, serta rendahnya tingkat efisiensi pelabuhan di Indonesia. Sementara itu, permasalahan khusus yang dihadapi oleh sektor ekspor Indonesia menurut Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia (GPEI) antara lain adalah sebagai berikut[7]:

Pertama, ekspor masih ditujukan ke negara-negara yang sama untuk waktu yang lama, seperti Amerika Serikat, Jepang, Singapura, Cina, Malaysia, Korea Selatan, Taiwan dan Australia. Sementara itu, ekspor ke negara-negara kawasan Arab dan Afrika belum tergarap dengan baik.

Kedua, masih relatif banyaknya komoditi yang diekspor dalam bentuk bahan baku atau bahan mentah yang sering mengakibatkan industri dalam negeri justru kesulitan memperoleh bahan baku tersebut.

Ketiga, masih banyaknya pungutan yang ditentukan melalui peraturan daerah dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga mengganggu dan meningkatkan biaya tambahan bagi para pengusaha di daerah-daerah.

Keempat, terdapatnya beberapa produk ekspor yang tidak dapat memasuki pasar luar negeri karena masalah standardisasi produk yang berbeda dengan standar Indonesia.

Kelima, banyaknya pungutan-pungutan liar di pelabuhan yang makin mempersempit marjin keuntungan para pengusaha serta tidak profesionalnya pelayanan di pelabuhan kemampuan bongkar-muat kontainer rendah dan terminal handling cost tinggi). Keenam, masih belum lancarnya kredit yang diberikan oleh sektor perbankan nasional kepada pengusaha nasional akibat bank masih belum percaya kepada kredibilitas pengusaha ekspor. Permasalahan lain adalah masih terbatasnya armada pelayaran nasional yang melayani rute internasional sehingga para pembeli barang ekspor dan penjual barang impor lebih berkuasa untuk menentukan kapal yang akan digunakan untuk mengangkut barang dari dan ke Indonesia.

Dalam rangka peningkatan ekspor, perbaikan infrastruktur merupakan penunjang utama. Pemerintah saat ini tengah berusaha memperbaiki infrastruktur yang sejak masa krisis mengalami kemunduran. Infrastructure Summit (IS) pertama yang dilakukan Januari lalu serta IS kedua yang rencananya akan dilakukan di bulan November 2005 merupakan salah satu bukti tanggapnya pemerintah dalam pemecahan permasalahan ekspor. Selain itu, penegakan hukum yang dilakukan pemerintah dengan mengusut kasus korupsi yang merugikan negara juga memberikan bukti masih adanya kepastian usaha.


[1] Henry Simamora, Manajemen Pemasaran Internasional Jilid I, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2000. hal 447.

[2] ibid

[6] Economic Review Journal, No 21, Sept 2005 hal. 3

[7] Economic Review Journal, No 21, Sept 2005 hal. 3-4

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: