Program Pemerintah dalam mengembangkan IKM

B. Program Pemerintah Kalimantan Selatan dalam upaya pengembangan Industri Kecil Menengah agar dapat bersaing di pasaran global.

a. Kondisi Umum Industri Kecil Menengah saat ini.

Adanya kandungan sumber daya alam yang terdapat di bumi dan laut Nusantara yang cukup melimpah dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama dalam rangka menumbuh-kembangkan industri yang berbasis sumber daya alam tropis. Beberapa sumber daya alam yang potensial tersebut antara lain berupa cadangan hutan produksi yang beragam, serta hutan tanaman keras (tanaman perkebunan). Dengan berbagai kekayaan sumber daya alam tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara keenam terbesar dari “negara hutan” di dunia. Oleh sebab itu dengan pengelolaan yang baik hutan Indonesia sangat potensial untuk mendukung tumbuhnya industri yang tangguh, serta melestarikan keindahan alam yang dapat mendukung obyek wisata. Di samping itu Indonesia memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan, yang cukup besar yang menjadikan Indonesia termasuk dalam 10 negara produsen ikan utama di dunia. Sejalan dengan meningkatnya pembangunan, yang berdampak pada meningkatnya intensitas kegiatan penduduk dan industri, maka tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh negeri ini adalah terjadinya kerusakan lingkungan di berbagai daerah. Misalnya bahaya kerusakan ekologi yang disebabkan masih lemahnya pengelolaan hutan tropis dan sumber daya laut yang mengabaikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, sehingga dapat menganggu pembangunan yang berkelanjutan.

Ditinjau dari jumlah penduduk, Indonesia merupakan negara berpenduduk keempat yang terbesar di dunia. Dalam pembangunan ekonomi yang kesejahteraan manusia dijadikan tujuan pokok dalam ekonomi masyarakat, maka sumber daya manusia menempati posisi yang sangat sentral. Adanya jumlah penduduk yang besar tersebut tidak saja dapat merupakan modal bagi tumbuhnya industri yang berbasis tenaga kerja, tetapi juga peluang bagi tumbuhnya sektor industri yang berbasis padat iptek. Peluang itu akan semakin memiliki keunggulan yang kompetitif, bila didukung juga dengan adanya kualitas tenaga kerja yang memadai melalui peningkatan keterampilan teknis, keahlian profesional, serta pembinaan kemampuan dalam masyarakat yang secara terus menerus. Akan tetapi dalam kenyataannya saat ini potensi sumber daya manusia Indonesia tersebut belum terdayagunakan secara maksimal. Hal itu disebabkan masih rendahnya produktivitas tenaga kerja karena rendahnya tingkat pendidikan atau pelatihan yang diperoleh pada sebagian masyarakat. Realita itu tercermin dalam komposisi tingkat tenaga kerja Indonesia tahun 2003. Menurut data tersebut pendidikan tenaga kerja tamatan program diploma atau universitas tercatat hanya mencapai sebesar 4,62%. Selebihnya sebesar 95,38% adalah tamatan SMU ke bawah. Gambaran tersebut menunjukkan bahwa besarnya jumlah penduduk di satu sisi merupakan daya tarik bagi para investor untuk menjadikan tingginya populasi itu sebagai salah satu kekuatan pasar atas produk yang akan mereka hasilkan. Akan tetapi di sisi lain besarnya jumlah penduduk itu dengan sendirinya mengharuskan pemerintah untuk terus memikirkan tersedianya lapangan kerja bagi puluhan juta tenaga kerja tersebut. Atas dasar hal tersebut, diperlukannya upaya-upaya untuk meningkatkan tenaga kerja yang lebih berkualitas dan produktif, sehingga tenaga kerja yang dihasilkan nantinya tidak saja merupakan tenaga kerja yang memiliki keunggulan komparatif, tetapi juga keunggulan kompetitif[1].

Dalam rangka mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi pada umumnya, serta sektor industri khususnya, maka diperlukan adanya dukungan tersedianya prasarana, sarana dan jasa penunjang yang memadai, seperti jalan raya, pelabuhan, transportasi, pergudangan, energi, persedian air bersih, telekomunikasi, lahan peruntukan industri dan kawasan industri serta jasa penunjang lainnya (antara lain litbang industri, uji mutu barang dan konsultan).

Keragaman suku bangsa, agama, bahasa, adat istiadat yang ada di masyarakat merupakan potensi bagi persatuan dan kesatuan bangsa menuju kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia, sebagai wujud ke-bhinneka-an. Dalam kaitan dengan pengembangan industri nasional, banyaknya keragaman etnik atau budaya tersebut dapat memacu berkembangnya, serta didayakan untuk meningkatkan nilai tambah industri kecil dan menengah seperti industri kecil/menengah kerajinan dan barang seni, batu mulia dan perhiasan, keramik hias. Demikian pula adanya berbagai seni tari daerah, dapat merupakan penunjang bagi perkembangan pariwisata, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, serta minat untuk membeli produk-produk kerajinan/barang seni. Banyaknya keragaman suku bangsa dengan berbagai perbedaan seperti agama, adat istiadat dan sebagainya, ditambah dengan besarnya jumlah penduduk, merupakan modal dasar dalam rangka pengembangan industri khususnya industri kecil dan menengah.

Persebaran Lokasi dan Konsentrasi Pertumbuhan Industri ditinjau dari persebaran wilayahnya pada tahun 2003, sebagian industri besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Bali, sebanyak 73,5 %, sisanya di luar Pulau Jawa. Dipulau Jawa lokasi terbanyak berada di Jawa Tengah sekitar 26,0%, sedangkan di luar Jawa terkonsentrasi di pulau Sumatera, yaitu kurang lebih 12,6%. Persebaran industri di Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa 4,8% berlokasi di pulau Kalimantan, 8,1% di pulau Sulawesi, dan sisanya sebanyak 0,9% berada di Maluku dan Papua. Industri di kawasan tersebut relatif masih rendah, mengingat masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana yang ada, sehingga untuk waktu yang akan datang perlu dikembangkan lebih lanjut dalam rangka pemerataan pertumbuhan antar daerah. Sedangkan yang berlokasi dipulau Bali/NTB/ NTT sebanyak 11,0%[2].

Pengembangan IKM berorientasi ekspor diarahkan untuk meningkatkan volume dan nilai ekspor IKM, baik yang selama ini secara potensial mempunyai kinerja ekspor yang tinggi maupun produk-produk yang berpotensi dapat diekspor melalui peningkatan berbagai faktor internal dan eksternal perusahaan agar dayasaingnya di luar negeri meningkat. Selain itu juga akan didorong kemampuan mengakses pasar ekspor dalam rangka membantu persaingan pasar ekspor yang semakin ketat. Sasaran kuantitatif pengembangan industri berorientasi ekspor dapat dilihat pada Tabel.4.8[3] :

 

 

Tabel 4.7

Sasaran Kuantitatif Nilai Ekspor Pengembangan Industri Kecil

Berorientasi Ekspor ( Juta US $)

NO JENIS KOMODITI POSISI

2002

SASARAN LAJU PERTUMBUHAN/THN
2003 2004
1 Ikan Olahan 53,86 57,77 62,10 7,37 %
2 Kerupuk 6,77 7,44 8,26 10,50 %
3 Barang jadi kulit 192,63 223,45 261,43 16,50 %
4 Sepatu kulit/alas kaki 31,92 34,15 36,88 7,50 %

 

5 Pakaian jadi 1.039,00 1.184,46 1.362,13 14,50 %
6 Barang jadi tekstil 127,16 155,14 193,92 23,49 %

 

7

 

Minyak atsiri 74,18 77,15 81,01 4,50 %
8 Arang kayu/tempurung 21,10 21,95 23,10 4,62 %
9 Furniture kayu/rotan 120,70 144,84 176,70 21,00 %
10 Batik 383,69 460,43 561,72 21,00 %
11 Perhiasan emas/perak 115,07 119,67 125,36 4,37 %

 

12 Sulaman bordir 5,13 6,03 7,23 18,74 %

 

13 Mainan anak 102,42 122,90 153,63 22,47 %
14 Keramik/gerabah 15,56 17,89 21,02 16,24 %
15 Kerajinan kayu 135,73 152,70 175,60 13,74 %
16 Kerajinan anyaman 88,50 103,99 124,79 18,74 %
T o t a l 2.513,42 2.889,96 3.374,88 16,23 %

 

 

Terdapat tiga unsur pelaku ekonomi yang mendukung perkembangan sektor industri, yaitu badan usaha milik swasta (BUMS), badan usaha milik negara (BUMN), dan pengusaha kecil/menengah, serta koperasi (PKMK). Data tahun 2000-2003 menunjukan bahwa industri kecil/menengah berjumlah sekitar 3 juta unit, sedangkan industri besar hanya berkisar sekitar 7600 unit usaha. Kondisi jumlah unit usaha begitu kontras dengan PDB yang dihasilkan, industri kecil/menengah hanya menghasilkan PDB atas harga konstan tahun 2000 sebesar Rp. 198.993 Milyar, atau 19,45% dari seluruh output sektor industri dan 62,0% sisanya dihasilkan oleh industri-industri besar baik BUMS maupun BUMN[4].

Apabila dikaitkan dengan kepemilikan dari pelakunya dalam rangka persetujuan penanaman modal, maka investasi yang masuk mencapai puncaknya pada tahun 1997 dengan nilai sekitar Rp 120 triliun untuk investasi domestik dan lebih kurang US$ 34 juta untuk investasi asing. Krisis ekonomi sangat mempengaruhi volume penanaman modal, hal itu terlihat dari arus investasi tahun 2004 yang menurun dan tinggal menjadi sekitar Rp 37 triliun lebih (atau 30,8% terhadap persetujuan tahun 1997) untuk investasi domestik, dan US$ 10,3 juta, (atau 30,3% terhadap persetujuan tahun 1997) untuk investasi asing. Berbagai kelebihan yang dimiliki Indonesia seperti besarnya pasar ataupun ketersedian sumber daya alam, belum juga mampu untuk menarik kembali minat para investor asing dan domestik berinvestasi di Indonesia, seperti keadaan sebelum krisis moneter. Hal tersebut disebabkan antara lain kondisi ketenagakerjaan, keamanan dan kepastian hukum yang belum memadai di dalam negeri, di samping munculnya negara pesaing baru seperti Vietnam dan RRC yang berani menawarkan insentif-insentif yang lebih menarik bagi para investor asing. Ditinjau dari aspek keterkaitan antara industri hulu dan hilir, masih perlu ditingkatkan. Mengingat sampai dengan saat ini impor bahan baku dan penolong masih tinggi, terdapat suatu hal yang melegakan yaitu rasio impor bahan baku dan penolong terhadap total ekspor menunjukkan perbaikan yaitu dari 0,61 pada tahun 1996, menjadi 0,52 pada tahun 2004. Hal ini memperlihatkan bahwa terjadi peningkatan penggunaan bahan baku dan komponen lokal. Dapat dicatat bahwa masih besarnya impor bahan baku dan penolong sesudah krisis sebesar 79,54% dari total impor terjadi karena turunnya secara signifikan impor Indonesia dari US$. 39,3 milyar tahun 1996 menjadi US$. 36,3 milyar tahun 2004. Penurunan ini terjadi karena menurun drastisnya impor barang modal.

Melihat masih tingginya impor bahan baku dan bahan penolong upaya-upaya untuk meningkatkan pendalaman struktur perlu terus ditingkatkan, mengingat besarnya dampak positif yang ditimbulkan apabila semakin banyak bahan baku dan penolong dapat diproduksi di dalam negeri. Dampak yang dimaksud di antaranya yaitu adanya keberlanjutan pasokan, stabilitas harga, dan penghematan devisa.

Di tingkat ASEAN posisi ekspor Indonesia pangsanya cukup baik, karena sekitar 92% dari total ekspor ke wilayah tersebut yang berjumlah US$ 5,9 miliar, memiliki daya saing kuat yang dinyatakan dengan Indeks Spesialisasi Perdagangannya dari tahun 1991 sampai dengan 1999 yang selalu lebih besar dari nol. Namun kondisi ini harus diwaspadai mengingat agresifnya negara-negara ASEAN memperbaiki daya saing industrinya akhir-akhir ini. Disadari bahwa kinerja sektor industri belum sepenuhnya pulih seperti sebelum krisis ekonomi. Dalam upaya mengisi masa depan yang lebih baik dirasakan adanya sejumlah permasalahan mendasar yang harus segera diselesaikan. Masalah-masalah mendasar tersebut, diuraikan pada bahasan di bawah ini.

a.       Lemahnya prasarana dan sarana Prasarana dan sarana yang ada sekarang masih belum memadai untuk mendukung sektor industri khususnya untuk mendukung pemerataan pembangunan daerah. Hal ini merupakan realitas yang mencemaskan bagi kelangsungan pemerataan pembangunan. Sebab dengan kondisi prasarana dan sarana yang seperti itu, maka pengembangan industri bisa terpusat di beberapa wilayah saja. Seperti halnya yang terjadi saat ini yaitu adanya kesenjangan pasokan beberapa bahan baku bagi sektor industri seperti gas(antara lain di PT. AAF yang memproduksi pupuk) dan listrik sangat berpotensi untuk mempengaruhi kelangsungan pengembangan industri. Demikian pula industri kertas dan rotan telah merasakan dampak kurangnya pasokan bahan baku kayu dan rotan, antaralain sebagai akibat adanya penebangan illegal, dan reboisasi yang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan.

b.      Keterbatasan berproduksi barang setengah jadi dan komponen di dalam negeri. Belum berkembangnya industri bahan baku dan industri penunjang di dalam negeri, serta belum dalamnya keterkaitan antara industri hulu-hilir menyebabkan rentannya struktur industri dalam negeri. Hal ini tercermin masih tingginya kandungan impor bahan baku dan bahan setengah jadi pada industri padat modal dibandingkan dengan industri padat karya.

c.       Keterbatasan industri berteknologi tinggi. Kondisi struktur industri saat ini sebagian besar di dominasi oleh industri berbasisteknologi rendah dan menengah meliputi industri padat tenaga kerja dan industri berbasis SDA, yang mempunyai nilai tambah relatif rendah.

d.      Kesenjangan pembangunan daerah. Demikian pula adanya kesenjangan pembangunan daerah yang diakibatkan oleh belum meratanya pembangunan, utamanya di wilayah yang masih terisolir dan belum terjangkau oleh pembangunan industri.

e.       Keterbatasan penguasaan pasar domestik Masih terbatasnya penguasaan pasar domestik akibat masih relatif lemahnya daya saing produk industri bila dibandingkan dengan produk-produk pesaing yang beredar.

Sementara itu produk-produk ekspor selain terlalu bergantung pada beberapa jenis komoditi, tujuan negara ekspornya pun ternyata sangat terbatas pada beberapa negara-negara seperti Amerika Serikat, Jepang dan Singapura. Industri besar menghasilkan sekitar 62% dari total PDB industri, sedangkan industri menengah hanya menghasilkan sekitar 17%. Hal ini terbukti mengandung kerawanan tinggi bagi perekonomian, yang dengan adanya krisis menyebabkan rontoknya usaha-usaha besar, yang berdampak pada rontoknya pertumbuhan industri. Idealnya struktur yang kuat, yaitu PDB industri kecil ditambah dengan PDB industri menengah harus lebih besar dari PDB industri besar, atau minimal seimbang.

Masalah utama yang dihadapi oleh IKM yaitu masalah permodalan yang seret mengucur ke pelaku industri disebabkan keterbatasan fasilitas perkreditan perbankan, dan peran serta lembaga keuangan lainnya; masalah akses pasar oleh karena keterbatasan informasi mengenai perubahan dan peluang pasar; serta masalah pengetahuan bisnis dan strategi pemasaran. Selain itu, adanya saingan dari produk Industri kecil dan menengah yang sama yang asalnya dari Indonesia yang dihasilkan oleh negara lain, seperti batik, kerajinan keramik dsb juga telah dirasakan sebagai sesuatu yang mengancam. Masalah langkanya beberapa jenis bahan baku juga mulai dikeluhkan oleh banyak IKM. Di samping itu, tidak kalah pentingnya masalah jaringan kerjasama (networking) antara industri kecil dan menengah dengan industri besar yang belum begitu kuat.

Upaya-upaya pengembangan teknologi pada dasarnya tidak terlepas dari upaya pengembangan SDM dan kegiatan R&D (penelitian dan pengembangan) di lembaga-lembaga Ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek), Universitas, serta dunia usaha. Permasalahan yang dihadapi adalah masih terbatasnya pemanfaatan Iptek di dunia usaha dan masyarakat bila dibandingkan dengan jumlah hasil riset yang potensial untuk dapat diterapkan. Hal tersebut antara lain disebabkan masih banyak dunia usaha yang sangatbergantung pada teknologi dari luar negeri, atau teknologi perusahaan induknya, di samping masih terbatasnya akses terhadap sumber-sumber informasi, teknologi, serta pelayanan Iptek. Kehadiran Foreign Direct Investment (FDI) yang mempunyai potensi sebagai basis alih teknologi belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Masalah lain yang dihadapi adalah (a) masih belum terpadunya pengelolaan kebijakan Iptek antar lembaga-lembaga penelitian yang tersebar di berbagai instansidengan yang dibutuhkan oleh industri, sehingga optimalisasi kegiatan-kegiatan yang secara strategis diharapkan mempunyai dampak pada tingkat nasional masih belum terlihat dan (b) belum memenuhi sertifikasi industri yang terkait dengan green product/ecological product[5].

 

 

 

 

b. Pokok-pokok Kebijakan Pengembangan Sektor Industri[6]

i.      Arahan GBHN 1999 – 2004.

Pengembangan Sektor Industri Pengolahan/Manufaktur mengacu kepada arahan pembangunan ekonomi, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan sektor industri dan perdagangan, sebagai berikut. :

1.      Mengembangkan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang adil, persaingan sehat, berkelanjutan dan mencegah struktur yang monopolistik dan distortif yang dapat merugikan masyarakat, melalui optimalisasi peran pemerintah untuk melakukan koreksi pasar dengan menghilangkan berbagai hambatan melalui regulasi, subsidi dan insentif.

2.      Mengembangkan perekonomian yang berorientasi global dengan membangun keunggulan kompetitif berdasarkan keunggulan komparatif sebagai negara maritim dan agraris dengan mengembangkan kebijakan industri dan perdagangan dan investasi, dalam rangka meningkatkan dayasaing global dengan membuka aksesabilitas yang sama terhadap kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi segenap rakyat dari seluruh daerah dengan menghapuskan seluruh perlakuan diskriminatif dan hambatan.

3.      Memberdayakan UKM agar lebih efisien, produktif dan berdaya saing dengan meningkatkan penguasaan Iptek, dan melakukan secara proaktif negosiasi dan kerjasama ekonomi bilateral dan multilateral dalam rangka peningkatan ekspor.

ii.      Acuan pembangunan industri dan perdagangan dalam Propenas 2000 – 2004 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-undang nomor 25 tahun 2000, khususnya yang terkait langsung dengan sektor industri dan perdagangan :

1.      Mengembangkan usaha skala mikro, kecil, menengah dan koperasi melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, peningkatan akses kepada sumberdaya produktif, pengembangan kewirausahaan dan Pengusaha Kecil, Menengah, Koperasi (PKMK) berkeunggulan kompetitif.

2.      Memacu peningkatan daya saing melalui pengembangan ekspor, pengembangan industri kompetitif, penguatan institusi pasar dan peningkatan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

3.      Pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup.

iii.      Dalam rangka pemulihan ekonomi untuk segera menggerakkan sektor riil dalam jangka pendek, pemerintah menempuh Program Revitalisasi dan Pengembangan Industri dan Perdagangan, yang difokuskan pada :

1.      Revitalisasi industri pada cabang-cabang industri Tekstil dan Produk Tekstil, Elektronika, Alas Kaki, Pengolahan Kayu, Pulp dan Kertas.

2.      Pengembangan industri pada cabang-cabang industri Kulit dan Produk Kulit, Pengolahan Ikan, Pengolahan CPO, Pupuk dan Alat Pertanian, Makanan, Software, Perhiasan, dan Kerajinan.

3.      Penataan struktur industri yang berorientasi dayasaing global, dengan prioritas membangun keunggulan kompetitif dari cabangcabang industri yang mengolah sumberdaya dalam negeri yang dapat terbaharukan dan berkeunggulan komparatif (indigeneous renewable resources).

4.       Peningkatan teknologi industri, meliputi peningkatan efisiensi dan produktivitas, penerapan standardisasi, pengembangan lembaga sertifikasi produk, pengembangan kemampuan inovasi iptek melalui penelitian dan pengembangan industri (Industrial Research & Development) yang berorientasi kepada nilai tambah dan pasar, serta peningkatan kandungan lokal.

5.      Pengembangan industri pendukung (supporting industries) dengan fokus UKM, khususnya meliputi cabang-cabang industri : Barang modal, komponen permesinan, alat listrik dan elektronika, penyamakan kulit dan asesoris, dsb., yang kesemuanya didukung dengan langkah-langkah pengembangan produk IKM (product development), pengembangan kemampuan SDM, pemasyarakatan penggunaan teknologi informasi, pengembangan teknologi mutu, desain dan pengemasan.

 

c. Upaya Pemerintah dalam Pengembangan Industri Kecil Menengah di Kalimantan Selatan.

Oleh karena Industri Kecil tergolong dalam batasan Usaha Kecil menurut Undang-undang No. 9 tahun 1995 tentang Usaha Kecil, maka batasan Industri Kecil didefinisikan sebagai berikut[7] :

“Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah-tangga maupun suatu badan, bertujuan untuk memproduksi barang ataupun jasa untuk diperniagakan secara komersial, yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200 juta, dan mempunyai nilai penjualan per tahun sebesar Rp.1 milyar atau kurang.”

Batasan mengenai skala usaha menurut BPS, yaitu berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja yang dikeluarkan oleh Deperindag, yaitu [8]:

Tabel 4.8

Skala Usaha berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

JENIS USAHA JUMLAH TENAGA KERJA
Industri dan Dagang Mikro (ID-Mikro) 1 – 4 orang
Industri dan Dagang Kecil (ID-Kecil) 5 – 19 orang.
Industri dan Dagang Menengah 20 – 99 orang.
Industri dan Dagang Besar (ID-Besar) 100 orang ke atas.

 

Sedangkan Industri kecil dan menengah berorientasi ekspor adalah industri yang memiliki daya saing yang cukup sehingga produknya mampu mengisi pasar internasional baik dilakukan sendiri maupun oleh pedagang/ mediator. Adapun ciri-ciri atau kriterianya adalah sebagai berikut[9] ;

1)      Memiliki daya saing cukup.

2)      Berbasis SDA dalam negeri.

3)      Padat karya, menyerap banyak tenaga kerja.

4)      Peluang pasar luas.

Dalam program pengembangan IKM berorientasi ekspor, lingkup komoditi yang menjadi prioritas pengembangan antara lain ;

1)      Pangan berupa ikan olahan, kerupuk.

2)      Sandang berupa barang jadi kulit, sepatu/ alas kaki, pakaian jadi, barang jadi tekstil.

3)      Kimia dan Bahan Bangunan (KBB) berupa minyak atsiri, arang kayu/ tempurung, furniture kayu, furniture rotan.

4)      Kerajinan berupa perhiasan, sulaman bordir, mainan anak, keramik/gerabah, kerajinan kayu, kerajinan anyaman, batik.

Yang menjadi misi serta tujuan program pengembangan ini adalah guna mendorong IKM yang memiliki kemampuan diversifikasi produk ekspor yang bernilai tambah lebih tinggi, meningkatkan perolehan devisa, memacu IKM lainnya untuk meningkatkan daya saing, memperluas lapangan kerja, serta menciptakan hubungan bisnis (networking) antara IKM lokal dengan pemasok dunia.

Visi Pemerintah Propinsi Kalimantan Selatan dalam pembangunan dibidang perindustrian dan perdagangan yaitu Industri tumbuh dan berkembang dengan daya saing kuat, ekspor meningkat, harga terkendali berdasarkan mekanisme pasar yang bebas distorsi dan konsumen terlindungi. Sedangkan  misinya yaitu :

1)      Pelayanan prima kepada para pengusaha untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing.

2)      Mendorong tumbuh dan berkembangnya industri yang memanfaatkan sumber daya alam setempat secara optimal dengan tetap memperhatikan kelestariannya.

3)      Kelancaran pengadaan dan penyaluran arus barang dan jasa dan perlindungan konsumen

4)      Promosi produk ekspor non migas.

 

 

Adapun arah kebijakan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut :

1.           Pembangunan Industri diarahkan pada industri-industri yang berbasis pertanian dan pertambangan, yang mampu memanfaatkan hasil-hasil pertanian dan pertambangan secara optimal, memberikan nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, regional dan global melalui upaya pemanfaatan, pengembangan dan penguasaan teknologi dan bioteknologi.

2.           Pengembangan industri kecil, menengah dan kerajinan serta industri rumah tangga, perlu lebih didorong dan dibina, menjadi usaha yang makin berkembang dan efesien, sehingga mampu mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

3.           Pemberdayaan pengusaha kecil, menengah dan koperasi disektor industri dilakukan dengan memberikan kemudahan akses dalam permodalan, bahan baku, teknologi, informasi dan pemasaran.

Arah kebijakan pembangunan Sektor Perdagangan, adalah :

1.            Menggalakkan iklim yang sehat dalam berusaha bagi pelaku ekonomi (Koperasi, Usaha Negara, Usaha Swasta) untuk menumbuhkan kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi.

2.            Meningkatkan pertumbuhan usaha kecil informal menjadi pengusaha kecil formal yang tangguh dan mandiri melalui bantuan pembangunan infra struktur, perizinan dan bantuan teknis.

3.            Meningkatkan komunikasi, informasi dan promosi, baik didalam maupun diluar negeri dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga yang ada[10].

Jumlah Koperasi di Propinsi Kalimantan Selatan per 31 Desember 2005 sebanyak 1,.887 atau naik 4,14 % Jumlah Koperasi yang telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan untuk tahun buku 2004 sebanyak 473 unit. Jumlah Manajer Koperasi sebanyak 467 orang dan jumlah Karyawan Koperasi sebanyak 3.167 orang[11].

Tabel 4.9

Pengembangan Koperasi priode 31 Desember 2004 sampai dengan 2005.

Uraian Posisi Perkembangan
31-12-2005 31-12-2004
Jumlah Koperasi (unit) 1.887 1.812 Naik 4,14 %
Jumlah Anggota (Org) 292.069 283.671 Naik 3 %
Modal Sendiri (Rp.Juta) 121.145 102.475 Naik 18,2 %
Modal Luar (Rp.Juta) 321.615 299.880 Naik 7,25 %
Volume Usaha (Rp.Juta) 184.385 119.350 Naik 54,5 %
SHU (Rp. Juta) 17.187 12.093 Naik 42,12 %

 

Di bidang industri, kegiatan utama ditujukan kepada pembinaan dan pengembangan industri sedang dan kecil/pedesaan. Industri sedang antara lain meliputi industri-industri perkayuan, perbengkelan, dan percetakan. Bimbingan dan penyuluhan akan diarahkan kepada peningkatan kemampuan berproduksi dan pemasaran, perluasan usaha serta penanaman modal baru. Dalam rangka menunjang kegiatan ekspor akan ditingkatkan Balai Penelitian untuk industri di Banjarbaru. Sementara itu akan dilanjutkan penelitian mengenai kemungkinan pengembangan kawasan industri di Banjarmasin.

Industri kecil dan pedesaan, akan dikembangkan antara lain dengan meningkatkan pusat pelayanan untuk industri rotan dan peningkatan penanganan serta pembinaan terhadap industri sepatu di Amuntai, industri penggosokan intan/batu di Martapura. Akan dilakukan pula usaha-usaha pengembangan industri pengecoran dan galangan kapal rakyat di Banjarmasin dan industri-industri lain di beberapa daerah yang potensial.

Dalam rangka peningkatan dan pengawasan mutu barang ekspor, kegiatan-kegiatan pembinaan, pengawasan, dan penyuluhan standar barang-barang ekspor terus dilaksanakan. Pembinaan kegiatan ekspor dilakukan pula melalui tindak lanjut kegiatan Pekan Komoditi yang telah dilaksanakan, antara lain untuk ternak dan barang-barang kerajinan, penggarapan komoditi melalui penyuluhan tentang berbagai aspek produksi kepada perusahaan-perusahaan pengekspor antara lain untuk hasil-hasil ternak itik Alabio, barang-barang kayu, dan barang-barang kerajinan, serta kegiatan inventarisasi desain untuk pengembangan produksi[12].

Pembinaan terhadap perusahaan industri, khususnya Industri Kecil Menengah (IKM) terus dilaksanakan, baik melalui pembinaan manajemen maupun pembinaan langsung melalui pelatihan-pelatihan dan magang yang dilaksanakan. Melalui Pusat Pelatihan dan Pendidikan Industri Kecil dan Rumah Tangga (Puslatdik IKRT) di Nagara Kabupaten Hulu Sungai Selatan selama kurun waktu 2001-2005 telah dilaksanakan berbagai jenis pelatihan yang mengikut sertakan para IKM dari seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Selatan.

Sementara itu, dalam rangka pengembangan industri berorientasi ekspor Pemerintah Pusat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan RI telah melakukan upaya-upaya sebagai berikut ;

a.       Pengembangan Iklim Usaha

Langkah-langkah sebagai upaya pemerintah yang selama ini telah ditempuh untuk menciptakan iklim usaha yang cukup melindungi kehidupan Usaha/Industri Kecil serta yang cukup kondusif untuk mendorong pertumbuhannya utamanya adalah :

(1)         Skema pencadangan usaha khusus untuk pengusaha Industri Kecil (Reservation Scheme), yang otomatis menjadi bagian dari Daftar Negatif Investasi (Negative List).

(2)         Perlindungan melalui Tarif Bea Masuk pada tingkat yang cukup wajar/fair.

(3)         Ketentuan fiskal melalui PPN, dan PPn BM untuk produk IK tertentu.

(4)         Pengaturan Tata Niaga impor.

(5)         Kelonggaran untuk memasok kebutuhan pemerintah (Pembelian oleh Pemerintah atau Government Procurement).

(6)         Kelonggaran dan keringanan ketentuan untuk ekspor.

(7)         Dorongan peningkatan kandungan lokal untuk industri perakitan melalui Deletion Program.

(8)         Sistim keringanan di bidang permodalan usaha.

(9)         Penganeka-ragaman sistim/skema pendanaan (a.l. modal ventura, penjaminan kredit, dsb).

(10)     Penyederhanaan sistim perijinan/pendaftaran.

(11)     Didorongnya pola kemitraan dengan usaha yang lebih besar.

(12)     Dikembangkannya Wilayah Kepabeanan Khusus.

(13)     Pemasyarakatan standardisasi mutu, ISO 9000.

(14)     Diadakannya sistim perangsang melalui pemberian penghargaan (reward system) bagi pengusaha dan masyarakat yang peduli dan telah berjasa memajukan Industri Kecil (Upakarti).

(15)     Pengembangan pola kerjasama untuk daerah perbatasan dengan negara tetangga.

(16)     Perlakuan dan pemberian layanan kemudahan oleh aparat pemerintah (fasilitasi) bagi pengusaha Industri Kecil.

b.      Pemberian Bantuan Teknik, Bantuan Modal dan Prasarana /Sarana Penunjang

Dalam rangka peningkatan kemampuan, pemberian dukungan kelancaran usaha, akses pasar, penyediaan prasarana dan sarana usaha, dukungan permodalan, pengenalan teknologi dan alat produksi, dsb., intervensi pemerintah untuk memajukan Industri Kecil (selain melalui pemberdayaan SDM) dapat berupa pemberian bantuan antara lain :

1)            Pengembangan Feeder Points untuk penyediaan bahan baku/ bahan penolong.

2)            Bantuan hibah barang modal (Mesin dan Peralatan).

3)            Bantuan promosi melalui penyelenggaraan pameran, penerbitan booklet / leaflet / brosur / katalog).

4)            Bantuan sarana usaha (Unit Pelayanan Teknis, Lingkungan Industri Kecil, Perkampungan Industri Kecil, Sarana Usaha Industri Kecil, Outlet).

5)            Bantuan desain produk.

6)            Bantuan alokasi dana untuk modal usaha kecil (Modal Ventura, Dana bergulir, penyisihan laba BUMN, Kredit Industri Kecil, Kredit Modal Kerja Permanen dll.).

7)            Bantuan pendaftaran HaKI.

8)            Bantuan sarana/materi informasi (Profil Industri, Profil investasi, majalah/bulletin, film, video, akses Internet, dsb).

9)            Bantuan studi kelayakan, studi AMDAL Sentra Industri Kecil.

10)        Bantuan tenaga ahli/expert.

11)        Bantuan standardisasi, dsb.

c.       Pemberdayaan SDM (Pendidikan dan Pelatihan)

Kegiatan pemberdayaan kemampuan SDM melalui Pendidikan dan Pelatihan yang pernah dilakukan adalah :

1)            Achievement Motivation Training (AMT).

2)            Creation of Entrepreneur for Formation Enterprises (CEFE).

3)            Kursus/Pelatihan Manajemen Sederhana.

4)            Pelatihan Kewirausahaan.

5)            Pelatihan Teknologi Produksi untuk berbagai jenis usaha industri kecil.

6)            Pelatihan Manajemen dan Teknik Pemasaran.

7)            Pelatihan di bidang pendanaan kredit perbankan.

8)            Pelatihan Perencanaan dan Pemecahan Masalah melalui sistim ZOPP/PDE.

9)            Pelatihan mengenai Ekspor.

10)        Penyelenggaraan pemagangan tenaga kerja (Internship).

11)        Pelatihan Manajemen Mutu/Gugus Kendali Mutu (GKM).

12)        Pelatihan Desain produk.

13)        Pelatihan studi AMDAL.

14)        Pelatihan standardisasi ISO.

15)        Pelatihan tentang Good Manufacturing Practices/GMP dan HACCP.

16)        Pelatihan bisnis melalui Proyek Inkubator, dll.

d.      Kelembagaan

Pengembangan kelembagaan yang telah dilakukan untuk memajukan IKM, antara lain adalah :

1)            Pengembangan Koperasi Industri dan Kerajinan (KOPINKRA).

2)            Pembangunan Sentra-sentra Industri Kecil.

3)            Pembangunan Klinik-klinik GKM, HaKI.

4)            Pembangunan Unit Pelayanan Promosi, Unit Pelayanan Teknis, Unit Pelayanan Informasi, Pusat Promosi dan Pemasaran.

5)            Pengembangan Trading House.

6)            Pengembangan Pusat Promosi Khusus.

7)            Pendayagunaan Pesantren untuk pencetakan wirausaha.

8)            Sosialisasi bisnis waralaba.

9)            Pengembangan Warung Informasi (WARSI).

10)        Pengembangan bisnis jasa konsultansi untuk IKM.

11)        Peningkatan peran Tenaga Fungsional Penyuluh Perindustrian (TFPP).

12)        Pengembangan/pembentukan Indonesia Trade and Promotion Center (ITPC) di luar negeri.

13)        Peningkatan peran BPEN untuk mengekspor produk IKM.

14)        Dan seterusnya.

e.       Kegiatan Lain-lain

Lain-lain kegiatan yang telah ditempuh untuk menumbuhkan IKM antara lain: Kajian atau studi dalam rangka evaluasi dan perumusan kebijakan, Sensus dan pendataan lainnya, diplomasi luar negeri untuk memperjuangkan kepentingan IKM melalui berbagai forum kerjasama internasional (APEC, ASEAN, JICA), Workshop dan Seminar, dan lain-lain.[13]

 

B. Kerjasama-Kerjasama Pemerintah Daerah Kalimantan Selatan sebagai Upaya Peningkatan Ekspor Non Migasnya.

a. Pusat Pelatihan dan Pengembangan Ekspor Daerah (P3ED) Kalimantan Selatan.

Kehadiran Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) Kalimantan Selatan, yang merupakan hasil kerjasama antara Pemerintah Kalimantan Selatan, Badan Pengembangan Ekspor Nasional dan Japan International Cooperation Agency (JICA), diharapkan akan membantu para pengusaha untuk mendapatkan informasi serta pelatihan mengenai pengembangan usahanya, khususnya bagi pengusaha yang ingin memasuki pasar global.

Dengan memanfaatkan berbagai program pelatihan dan fasilitas pelayanan informasi dan promosi di P3ED tersebut, para pelaku dunia usaha terutama para calon eksporter pemula, pelaku usaha kecil dan menengah dapat memperluas pasar ke mancanegara. Oleh karena itu, keberadaan lembaga ini perlu mendapat dukungan dari semua pihak agar mampu secara profesional menangani pelatihan dan promosi ekspor daerah yang pada gilirannya dapat mendorong upaya peningkatan ekspor non migas, sekaligus meningkatkan citra Kalimantan Selatan.

Pada tahun 2003, Pemerintah Jepang berinisiatif untuk memperkuat kebijakan bantuan pembangunan resminya dengan sasaran yaitu “memberikan sumbangsihnya dalam mewujudkan perdamaian dan pembangunan masyarakat internasional dimana sekaligus dapat memberikan jaminan bagi keamanan dan kemakmuran Jepang”. Hal ini dilakukan dalam rangka merespon tantangan-tantangan pembangunan dunia baru seperti penciptaan perdamaian dan memperhatikan pandangan-pandangan masyarakat Jepang. Dengan memperhatikan tujuan-tujuan tersebut, Negara- negara Asia Timur termasuk ASEAN ditetapkan sebagai wilayah prioritas dalam rangka membina hubungan yang lebih kuat dan memperkokoh jalian kerjasama ekonomi.

Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) merupakan badan resmi yang memempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan program bantuan pembangunan resmi Jepang. Lembaga ini memiliki fungsi utama untuk melaksanakan kerjasama teknik dengan negara berkembang atas dasar perjanjian resmi antar pemerintah. Dan pada dasarnya seluruh program-program JICA dilaksanakan dalam bentuk hibah.

Berkenaan dengan promosi usaha kecil dan menengah (UKM) sebagai kontribusi untuk penguatan struktur perindustrian, JICA mempertimbangkan untuk melaksanakan studi usulan dari pemerintah Indonesia untuk merumuskan rencana unduk dan rencana aksi program-program pelatihan pembangunan sumberdaya manusia yang akan difokuskan pada UKM yang terkait dengan industri manufaktur. Sementara itu untuk promosi UKM yang berorientasi ekspor, JICA bekerjasama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendirikan pusat pelatihan dan peromosi ekspor daerah di dalam kerangka “Proyek Pengembangan Kapasitas dan Pendirian Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah”. Selanjutnya JICA akan melanjutkan mekanisme akses pendanaan untuk UKM  dengan memberikan masukan-masukan untuk penyusunan kebijakan, studi-studi dan pembangunan kapasitas melalui pelaksanaan beberapa kursus pelatihan di Indonesia dan Jepang.[14]

Sesuai dengan arahan kebijakan negara Jepang dan berdasarkan perkembangan pembangunan di Indonesia dalam menegakkan ekonomi makro dan stabilitas politik termasuk paket kebijakan dalam merumuskan strategi nasional dalam pengentasan kemiskinan, untuk itu JICA memandang perlu untuk melanjutkan prioritas kerjasama Indonesia pada tahun 2004 dengan memperkuat program-program terkait sebagai mana berikut :

1.      Reformasi Struktur Perekonomian untuk Pemulihan Kestabilan Ekonomi.

JICA melanjutkan dukungan terhadapa aktivitas “ Program Dukungan bagi Kebijakan Ekonomi” melalui konsultasi dan tukar pendapa secara intensif antara profesor-profesor Jepang dan Tim Ekonomi Indonesia. Dan merupakan hal yang sangat penting untuk memiliki iklim yang kondusif terkait dengan aktifitas ekonomi dalam rangka penguatan struktur perindustrian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Berdasarkan pertimbangan itulah JICA telah menempatkan beberapa penasehat dan tenaga ahli yang terkait dengan kebijakan promosi investasi, kebijakan persaingan usaha, administrasi standarisasi perindustrian dan hak atas kekayaan industri serta melanjutkan proyek “ Program Peningkatan Kapasitas untuk Pelaksanaan Persetujuan-persetujuan yang terkait dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) “ sebagai peningkatan kapasitas penguatan sumberdaya menusia dan institusi yang terkait dengan sektor perdagangan dan perindustrian.

Berkenaan dengan promosi usaha kecil menengan (UKM) sebagai kontribusi untuk penguatan struktur perindustrian, JICA mempertimbangkan untuk melaksanakan studi usulan dari Pemerintah Indonesia untuk merumuskan rencana induk dan rencana aksi program-program pelatihan pembanguan sumberdaya manusia yang akan difokuskan pada UKM yang terkait dengan industri manufaktur. Sementara itu untuk promosi UKM yang berorientasi ekspor, JICA bekerjasama dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan mendirikan pusat pelatihan dan ekspor daerah di dalam kerangka “ Proyek Pengembangan Kapasitas dan Pendirian Pusat Pelatihan dan Promosi Ekpor Daerah”.

 

 

2.      Bantuan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik.

Salah satu dukungan yang diberikan JICA untuk program ini adalah memberikan penasehan khusus kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai kontribusi untuk mendukung manajemen proses pemilihan yang lebih baik dalam menghadapi sebuah tonggak sejarah yang baru dalam demokrasi dengan pemilihan presiden secara langsung pada tahun 2004. Selain itu, sejalan dengan pelaksanaan “Proyek Penguatan Kegiatan Pelayanan Kepolisian yang Berbasis Masyarakat”, JICA memberikan fasilitas paket “KOBAN” istilah dalam bahasa Jepang yang berarti alat-alat komunikasi dan mobilitas untuk kegiatan para polisi sehingga menjadi semakin dekat dan mudah dihubungi oleh masyarakat yang memerlukan bantuan.

Selain itu dalam mendukung program pengembangan kapasitas pemerintahan daerah, JICA melaksanakan “Proyek Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk Pelaksanaan Tata Pemerintahan Desa”, dengan penekanan pada peningkatan kapasitas SDM di pemerintahan daerah. Disamping itu, proyek ini juga menekankan pada promosi kerjasama kemitraan di antara pihak yang berkepentingan di pemerintah daerah seperti anggota DPRD, Universitas dan LSM setempat untuk meningkatkan partisipasi masyarkat sipil di dalam tata pemerintahan daerah.

3.      Peningkatan Prasarana Perindustrian untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan.

Guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan terutama di dalam mendorong promosi investasi, JICA berkonsentrasi dalam mendukung pengembangan dan pembangunan kondisi infrastruktur di Indonesia. Salah satu program yang di jalankan sebagai antisipasi kekurangan energi khususnya tenaga listrik di wilayah Jawa-Bali, JICA tengah menyiapkan bantuan hibah untuk melakukan sebuah studi perancangan dasar untuk rehabilitasi pembangkit tenaga uap Gresik unit 3 dan 4, di Gresik, Jawa Timur.

Selain itu, JICA telah berkomitmen untuk mendukung pengembangan dan peningkatan teransportasi khususnya di sektor transportasi jalan darat, transportasi laut dan udara yang nantinya akan memberikan kontribusi dalam membangun daya saing yang lebih baik bagi prospek ekonomi.

4.      Pembangunan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan.

Strategi bantuan JICA di sektor perikanan dan pertanian di fokuskan pada isu-isu utamanya yaitu (1) kestabilan persediaan pangan dan peningkatan gizi dan (2) meningkatkan pendapatan petani dan nelayan dan mengutamakan ekonomi pedesaan. Sejalan dengan dukungan tersebut, pada bulan oktober 2003 JICA dan Departemen Pertanian menyetujui pelaksanaan proyek pelatihan penyuluh pertanian dalam meningkatkan manajemen bertani di Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan manajemen pertanian dengan memperkuat keahlian yang berhubungan dengan metodologi penyuluhan bagi para petugas penyuluh lapangan melalui pengembangan dan peningkatan program pelatihan.

5.      Konservasi Lingkungan Hidup.

Sebagaimana diketahui dalam mendukung program konservasi alam dan hutan, JICA memandang bahwa konservasi hutan bakau sangatlah penting karena Indonesia adalah negara kepulauan. Untuk itu “Proyek Pusat Informasi Bakau” dilaksanakan dengan Departemen Kehutanan.

Untuk memperkuat pengelolaan lingkungan hidup di era desentralisasi ini, JICA terus mendukung pelaksanaan “Proyek Sistem Desentralisasi Pengelolaan Lingkungan” bekerjasama dengan PUSPERDAL, di Puspiptek Serpong. Untuk lebih efektif dalam mengalihkan teknologi tersebut, Sumatera Utara dipilih sebagai model percobaan untuk pembentukan sistem pemantauan lingkungan hidup dan metode pengamatan.

Sejak krisis ekonomi pada tahun 1997, Pemerintah Indonesia telah berupaya untuk melakukan reformasi ekonomi. Hal ini penting untuk meningkatkan daya saing ekspor industri di sektor non-migas dan untuk mempromosikan Usaha Kecil Menengah (UKM).

Sejak tahun 2003 rakyat Jepang melalui JICA memberikan serangkaian bantuan teknis kepada Pendidikan dan  Pelatihan Ekspor Indonesia (PPEI) sebagai bagian dari program bantuan promosi ekspor UKM. Melalui program kerjasama tersebut, kapasitas PPEI semakin kuat. Jasa pelayanan yang diberikan oleh PPEI dirasakan sangat berharga dalam sektor usaha. Namun demikian secara geografis tempat tinggal para peserta pelatihan. Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah untuk dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekspor non migas Indonesia adalah dengan mendirikan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) di berbagai propinsi, termasuk di Kalimantan Selatan. P3ED didirikan di 4 kota yaitu : Surabaya, Medan, Makassar, dan Banjarmasin. Pemerintah Indonesia mendirikan Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) di berbagai kota di daerah agar dapat melakukan alih teknologi yang telah didapat oleh PPEI.

Pada Tahun 2004, BPEN bersama dengan Pemerintah Kalimantan Selatan melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan, membentuk Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) Kalimantan Selatan di Banjarmasin, dan telah di buka secara resmi oleh Menteri Perdagangan pada tanggal 10 Pebruari 2005.

Berdirinya Pusat Pelatihan dan promosi Ekspor Daerah (P3ED) Kalimantan Selatan merupakan wujud kepedulian Pemerintah dalam membangun perekonomian daerah melalui kegiatan ekspor. Diharapkan P3ED dapat menjadikan para pelaku ekspor khususnya UKM mampu memenuhi permintaan pasar dunia dan mendapatkan mitra dagang yang sesuai.

Visi organisasi : Menjadi lembaga pelatihan dan promosi ekspor daerah yang handal dan  terkemuka. Dalam rangka mewujudkan  visi organisasi, P3ED memiliki misi:

1.      Melaksanakan pelatihan ekspor yang sesuai dengan kebutuhan para eksportir.

2.      Melaksanakan pelayanan informasi ekspor yang diperlukan oleh para eksportir.

3.      Mempromosikan barang-barang/produk-produk para eksportir.

4.      Menghubungkan para eksportir dengan para pembelinya di luar negeri atau sebaliknya.

5.      Membantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan setempat dan instansi lain dalam mengembangkan ekspor non migas daerah.

Tujuan P3ED

1.      Menjadikan eksportir daerah yang profesional (berpengetahuan, berketerampilan, dan bersikap sebagai wiraswasta yang tangguh)

2.      Menjadi sumber informasi ekspor yang akurat dan terkini.

3.      Menjadi lembaga promosi ekspor yang efektif

4.      Menjadi rujukan para importir luar negeri yang mencari produk atau komoditi yang akan diimpornya.

5.      Menjadi lembaga yang mampu memberikan saran tentang pengembangan ekspor bagi instansi lain.

Sasaran/ Target Binaan.

1.      Produsen/eksportir UKM yang telah memasuki pasar ekspor, baik langsung atau tidak langsung.

2.      Eksportir pemula dan UKM yang sedang berkembang dan berkeinginan memasuki pasar internasional.

Keberadaan P3ED Banjarmasin dengan wilayah kerja meliputi seluruh propinsi di pulau Kalimantan  dengan berbagai fasilitas yang disediakannya telah  membantu banyak industri maupun produsen dalam memberikan informasi serta pelatihan ekspor dalam upaya meningkatkan ekspornya. Jumlah pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) Kalimantan Selatan sejak pertama kali didirikan yaitu bulan februari 2005 hingga bulan April 2006 adalah sebanyak 16 kali dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 352 orang.

Sedangkan untuk kegiatan pada Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) Propinsi Kalimantan Selatan dalam upaya meningkatkan ekspor diantaranya :

1.      Melaksanakan Pelatihan

Masalah utama dalam peningkatan ekspor di wilayah ini adalah minimnya sumber daya manusia yang memiliki keterampilan dan kecakapan dalam menghadapi persaingan di era globalisasi seperti sekarang ini. Dengan keterampilan yang telah diperoleh dari Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah (P3ED) ini diharapkan para pengusaha tersebut memiliki pengetahuan, keterampilan, jiwa kewirausahaan dan tangguh serta mampu persaing dengan perusahaan lain di pasar global.

Program pelatihan yang telah diselenggarakan di Pusat Pelatihan dan Promosi Ekspor Daerah Kalimantan Selatan antara lain :

1.      Kewirausahaan

2.      Key Succes factor to enter competitive market.

3.      Kemasan dan label produk makanan.

4.      Prosedur ekspor

5.      Bagaimana memulai ekspor

6.      Promosi dagang melalui internet.

7.      Perhitungan biaya dan harga ekspor.

8.      Sistem pembayaran ekspor dengan menggunakan L/C

9.      Kiat memasuki pasar ekspor dan analisa pasar ekspor.

10.  Teknis negosisasi dan kontrak dagang ekspor.

11.  Akses dan survai pasar melalui internet.

12.  Kiat sukses pameran dagang.

13.  Manajemen ekspor dan impor.

2.      Melaksanakan Pelayanan Informasi.

Selain memberikan pelatihan, P3ED juga memberikan pelayanan informasi bagi para pengusaha kecil dan menengah melalui sarana yang dimilikinya antara lain;

-          Perpustakaan

-          Mini Display

-          Layanan Online melalui internet.

-          Layanan hubungan dagang.

3.      Mempromosikan barang-barang / Produk-produk para Eksportir.

Dengan adanya lembaga ini kegiatan promosi untuk mengenalkan produknya kepada para importir bisa lebih efektif dan efisien. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh lembaga ini antara lain :

-          Menampilkan produk-produk yang dihasilkan UKM di ruang Mini Display.

-          Mengikuti Pameran Dagang Luar Negeri.

-          Misi Dagang, dalam hal ini P3ED menjadi mediator antara buyer dengan para eksportir di Kalimantan Selatan.

Selain itu P3ED Kalimantan Selatan juga melakukan kegiatan sosialisasi mengenai keberadaan dan program kerjanya dengan cara melakukan kegiatan road show ke beberapa kabupaten/kota di Kalimantan Selatan, pemasangan iklan, workshop/ seminar,  press release melaui media surat kabar, buletin dan televisi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. MOU antara Pemerintah Kalimantan Selatan dengan pihak luar negeri seperti[15].

Pemerintah daerah Kalimantan Selatan dalam hal ini telah menindak lanjuti pembukaan hubungan diplomatik di Kawasan Terpadu yang sudah terjalin antara pemerintah pusat Indonesia dengan negara lain, yang antara lain ditandai dengan disepakatinya beberapa MOU seperti ;

a.       PT.Samaju Eka Pratama dengan H.Glahr & Co GmbH (27 Oktober 2000).

Tentang : Pengembangan Pelabuhan Perkapalan, khususnya Kapal Ikan dan Kapal yang Mendukung Kegiatan Perbatubaraan.

b.      DSD DILLINGER STAHBAU GmbH dengan Bupati KDH Tkt. II Kota Baru (23 Oktober 2001).

Tentang : Pembangunan Konstruksi Jembatan antara Batulicin dan Pulau Laut Sepanjang 3000 meter.

c.       PT.Samaju Eka Pratama (SEP) dengan Deutch Montan Technologie (DMT) (25 Oktober 2000).

Tentang : Pengelolaan Batubara Secara Terpadu dengan Inti Pemberdayaan Masyarakat Setempat khususnya dan Masyarakat Kalimantan Selatan umumnya.

d.      PT. Anjungan Semen Kelumpang Hulu dengan PT. Bilfinger + Berger Indonesia (24 Oktober 2000).

Tentang : Pembangunan Pabrik Semen di kecamatan Kelumpang Hulu, Kabupaten Kotabaru.

e.       PT. Marga Buana Bumi Mulia (MBBM) dengan Konsorsium Perusahaan Dari Belanda, Prancis, Swedia, Amerika Serikat, dan Singapura.

Tentang : Pembangunan Pabrik Pulp di Kabupaten Kotabaru.

f.       PT. Navatani Persada dan PT.Basirih Industrial Corp. dengan Patin Group (24 Oktober 2000).

Tentang : Kegiatan Ekspor/impor plywood dan Kayu Olahan Lainnya dari Banjarmasin.


[3] Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002 – 2004 Buku II, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI 2003 hal. 48-50

[6] Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002-2004, Departemen Perindustiran dan Perdagangan RI 2002, hal 1-5.

[7] Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002 – 2004 Buku I, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI 2003 hal. 1

[8] Ibid, hal. 2

[9] Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002 – 2004 Buku II, Program Pengembangan Industri Kecil Menengah, Departemen Perindustrian dan Perdagangan RI 2003 hal 46

[11] ibid

[13] Rencana Induk Pengembangan Industri Kecil Menengah 2002-2004, Buku I, Departemen Perindustiran dan Perdagangan RI 2002, hal 19

[15] Sumber : www.kapet.org

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: