Perdagangan internasional sebagai Politik Luar Negeri

B. Perdagangan Internasional sebagai Politik Luar Negeri.

  1. Kebijakan Ekonomi-Politik.

Para pengkaji hubungan internasional kian menyadari kenyataan semakin diperlukannya kerangka analisis yang bisa menggambarkan, menjelaskan dan menilai kebijakan pembangunan berdasarkan pendekatan yang menggabungkan perspektif ekonomi politik. Yang bisa menggambarkan bagaimana kebijakan dibuat dan diterapkan, yang bisa menjelaskan mengapa suatu kebijakan diputuskan dan apa konsekuensinya, menurut kacamata ekonomi-politik.

Mohtar Mas’oed, dalam diktat Magister Administrasi Publik UGM, menjelaskan beberapa manfaat yang bisa di petik dari pendekatan ini. Pertama, karena semakin disadari bahwa politik dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Ekonomi yang menyangkut fenomena kekayaan dan politik yang berurusan dengan fenomena kekuasaan diikat oleh hubungan saling mempengaruhi. Di satu pihak, politik secara umum menentukan kerangka kegiatan ekonomi dan menyalurkannya kearah tertentu demi memenuhi kepentingan kelompok yang dominan. Artinya, penerapan kekuasaan dengan segala bentuknya merupakan faktor penting yang menentukan sifat proses ekonomi. Di lain pihak, proses ekonomi itu sendiri cenderung meredistribusikan kekuasaan dan kekayaan. Artinya, proses itu bisa mengubah hubungan kekuasaan antar kelompok.

Kedua, pendekatan ini juga bisa memberi tuntutan efektif untuk memahami peran penting para penguasa negara. Dalam hal ini pendekatan ekonomi-politik menggambarkan dua obyek penting yang hubungannya sangat menentukan arena politik, yaitu pasar dan penguasa negara. Keduanya berada dalam kondisi yang saling tergantung. Yaitu, pasar diatur oleh lembaga-lembaga negara yang punya daya paksa, sedangkan negara menetapkan volume alat tukar yang paling efisien, yaitu uang.

Dimanapun, negaralah yang menetapkan konteks beroperasinya pasar dan para pejabat negara selalu siap mempengaruhi hasil dari kegiatan pasar itu. Karenanya, tidak mungkin meramal hasil transaksi pasar tanpa disertai prediksi mengenai tanggapan politik terhadap berbagai kemungkinan hasilnya. Sebaliknya, apapun jenis struktur kelembagaannya, negara tidak mungkin begitu saja meniadakan hukum yang mengatur kekuasaan pasar. Kekuatan permintaan dan penawaran di pasar seringkali beroperasi tanpa memperhatikan tipe ideologi, sistem politik, identitas etnik dan sebagainya. Ringkasnya, perlu dikembangkan analisis yang menelaah saling kaitan antara mekanisme pasar dengan struktur kekuasaan dalam proses kebijakan. Dalam pendekatan ini, kebijakan publik dipandang sebagai hasil interaksi antara ”pasar” dan ”negara”.

Ketiga, sebagai konsekuensi logis dari kedua hal diatas, pendekatan ini mengarahkan para analis untuk menelaah saling kaitan antara mekanisme pasar dengan struktur kekuasaan dalam proses kebijakan, terutama kebijakan yang mempengaruhi peroses penciptaan dan redistribusi kekayaan dan kekuasaan. Dalam kaitan ini asumsi lain analisis ekonomi-politik adalah karena kelangkaan sumberdaya menyebabkan tidak ada kebijakan politik yang bisa memuaskan semua pihak secara optimal. Pasti ada pihak yang lebih diuntungkan dan yang lebih dirugikan oleh suatu kebijakan pemerintah. [1]

 

  1. Kebijakan Perdagangan Internasional.

Kebijakan perdagangan internasional diartikan sebagai berbagi tindakan dan peraturan yang dijalankan suatu negara, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang akan mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah perdagangan internasional dari/ke negara tersebut.

Tujuan kebijakan perdagangan internasional yang dijalankan oleh suatu negara dapat dirumuskan sebagai berikut[2] :

1.      Melindungi kepentingan ekonomi nasional dari pengaruh buruk atau negatif dan dari situasi/kondisi ekonomi/perdagangan internasional yang tidak baik atau tidak menguntungkan.

2.      Melindungi kepentingan industri di dalam negeri.

3.      Melindungi lapangan kerja ( employment ).

4.      Menjaga keseimbangan dan stabilitas balance of payment (BOP) atau neraca pembayaran internasional.

5.      Menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dan stabil.

6.      Menjaga stabilitas nilai tukar/ kurs valuta asing.

Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor diartikan sebagai berbagai tindakan dan peraturan yang dikeluarkan pemerintah, baik secara langsung maupun tidak langsung yang mempengaruhi struktur, komposisi, dan arah transaksi serta kelancaran usaha untuk peningkatan devisa ekspor suatu negara.

Kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor dikelompokkan menjadi dua macam kebijakan sebagai berikut[3] :

1.      Kebijakan ekspor di dalam negeri

a.       Kebijakan perpajakan dalam bentuk pembebasan, keringanan, pengembalian pajak ataupun pengenaan pajak ekspor/PET untuk barang-barang ekspor.

Contoh: Pajak ekspor atas CPO

b.      Fasilitas kredit perbankan yang murah untuk mendorong peningkatan ekspor barang-barang tertentu.

c.       Penetapan prosedur/ tata laksana ekspor yang relatif mudah.

d.      Pemberian subsidi ekspor, seperti pemberian sertifikat ekspor.

e.       Pembentukan asosiasi eksportir.

f.       Pembentukan kelembagaan seperti bounded warehause (Kawasan Berikat Nusantara), bounded island  Batam, export processing zone, dan lain-lain.

g.      Larangan/pembatasan ekspor, misalnya larangan ekspor CPO (Crude Palm Oil) oleh Menperindag.

2.      Kebijakan ekspor di luar negeri

a.       Pembentukan International Trade Promotion Centre (ITPC) di berbagai negara, seperti di Jepang (Tokyo), Eropa, AS, dan lain-lain.

b.      Pemanfatan General System of Preferency atau GPS, yaitu fasilitas keringanan bea masuk yang diberikan negara-negara industri untuk barang manufaktur yang berasal dari negara yang sedang berkembang seperti Indonesia sebagai salah satu hasil UNCTAD ( United Nation Conference on Trade and Development ).

c.       Menjadi anggota Commodity Associaton of Producer, seperti OPEC dan lain-lain.

d.      Menjadi anggota Commodity Agreement between Producer and Consumer, seperti ICO (International Coffe Organization), MFA (Multifibre Agreement), dan lain-lain.

 

  1. Ekspor Sebagai Sumber Devisa

Pembelian di luar negeri, ataupun untuk pembayaran jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, mangharuskan setiap negera berusaha memiliki atau menguasai alat-alat pembayaran luar negeri. Alat pembayaran luar negeri atau juga disebut foreign exchange currency atau devisa dapat dianggap sebagai tagihan kita terhadap luar negeri yang dapat dipergunakan untuk melunasi hutang yang terjadi dengan luar negeri. Dalam negara di mana pemerintahnya melaksanakan pambatasan atupun ikut secara aktif dalam mengatur perdagangan luar negeri seperti negara kita, maka seluruh devisa baik pemilikan ataupun penguasaannya begitu juga penggunaannya diatur dengan peraturan pemerintah[4].

Sumber-sumber devisa dari suatu negara dengan negara lainnya dapat berbeda tetapi secara umum dapat dikemukakan sumber-sumber devisa sebagai berikut[5] :

1.      Hasil-hasil dari ekspor barang dan jasa.

2.      Pinjaman yang diperoleh dari luar negeri baik dari pemerintah suatu negara, badan-badan keuangan internasional ataupun dari swasta.

3.      Hadiah atau grant dari negara asing.

4.      Keuntungan dari penanaman modal di luar negeri.

5.      Hasil-hasil dari pariwisata internasional.

6.      Imbalan jasa tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Karena adanya perbedaan dalam struktur perekonomian antara satu negara dengan lainnya, maka hal ini menyebabkan pula berbedanya sumber-sumber devisa dari masing-masing negara itu. Negara yang struktur ekonominya merupakan negara agraria, maka sumber devisanya yang terutama adalah dari hasil agraria. Negara yang banyak bergerak dalam bidang jasa seperti jasa dalam pengangkutan laut, udara, perbankan, asuransi dan lainnya, maka sumber devisanya utamanya dari ekspor jasa-jasa itu. Bagi negara kita sumber devisa yang terpenting adalah terutama dari hasil ekspor bahan mentah yakni hasil bumi dan hasil tambang, sedangkan sumber lain misalnya ekspor hasil produksi dari kerajinan, apalagi ekspor jasa dan kepariwisataan masih belum mempunyai arti yang penting[6].

Pada Tahun 2004 nilai realisasi ekspor Kalimantan Selatan mencapai 1,646 milyar US $. Penyumbang terbesar ekspor Kalimantan Selatan adalah produk tambang yang mencapai 71,4 % dari total nilai ekspor. Produk kayu menempati urutan kedua dengan nilai 371 juta US $ lebih, atau sekitar 22,6 % . Terlihat bahwa kedua produk tersebut sangat dominan. Hal ini perlu perhatian khusus, dimana ekspor banyak mengandalkan eksploitasi kekayaan alam, yang mana perlu dijaga keseimbangannya, disamping itu juga perlu dikembangkan ekspor untuk komoditi lainnya[7].

Jika dibandingkan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, nilai ekspor tahun sebelumnya nilai ekspor tahun 2004 mengalami kenaikan sebesar 36,20 5. Dari keseluruhan komoditi, yang mengalami kenaikan terkecil adalah produk perikanan sebesar 0, 19 persen. Khusus ekspor komoditi produk kayu, maka jenis plywood menduduki tempat tertinggi dengan nilai ekspor sebesar 297,7 juta US $. dibandingkan dengan tahun sebelumnya nilai ekspor ini naik sebesar 26,85 %. Sedangkan untuk produk rotan , komoditi dengan nilai ekspor terbesar adalah Rattan Matt dengan nilai 4,97 juta US $. Angka ini mengalami kenaikan sebesar 24,40 % dari tahun sebelumnya. Ekspor produk perikanan dengan volume dan nilai ekspor terbesar pada tahun 2004 adalah komoditi udang beku, yakni 1,588 ton dengan nilai ekspor sebesar 8,16 juta US $. Volume dan nilai ini mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan tahun 2003 yang mencapai 1.210 ton dengan nilai 7,64 juta US $.Urutan kedua terbesar pada tahun 2004 adalah komoditi ikan beku dan pada urutan ketiga adalah labi-labi/kura-kura hidup[8].

Untuk negara tujuan ekspor, dari total komoditi yang diekspor Kalimantan Selatan, Negara Jepang merupakan negara tujuan utama ekspor, disusul kemudian tujuan eksportir, kemudian India, Hongkong, Taiwan dan Malaysia. Dirinci menurut jenis komoditi ekspor, komoditi karet alam sebagian besar diekspor ke Jepang. Untuk komoditi kayu, sebagian besar produk ini diekspor ke negara-negara Asia, seperti Jepang dan Korea Selatan. Komoditi udang beku terbesar diekspor ke Jepang disusul kemudian ke Hongkong. Adapun batubara terbesar diekspor ke Jepang, India, Taiwan dan Thailand[9].

 


[1] Mohtar Mas’oed, Diktat Magister Administrasi Publik, UGM, dalam Sidik Jatmika, Otonomi Daerah: Perspektif Hubungan Internasional, BIGRAF Publishing, Yogyakarta 2001, hal. 56

 

[2] Dr.Hamdy Hady, Ekonomi Internasional;Teori dan Kebijakan Perdagangan Internasional, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, hal.62

[3] Dr.Hamdy Hasdy, ibid , hal. 63

[4] Amir M.S, Seluk Beluk dan Teknik Perdagangan Luar Negeri, Seri Bisnis Internasional No.4,Jakarta: PPM, 2000, hal.101.

[5] ibid.

 

[6] Ibid.

[9] ibid

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: